Sekda Banyumas Klarifikasi Viral Touring Motor Pejabat: Bukan Kegiatan Baru, Semua Biaya Pribadi

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Unggahan di media sosial mengenai kegiatan touring komunitas motor Banyumas yang diduga melibatkan sejumlah pejabat memicu kritik tajam dari warganet.

Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas, Agus Nur Hadie, memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak sepenuhnya menggambarkan fakta sebenarnya.

Agus menjelaskan bahwa foto dan video yang tersebar di media sosial merupakan kompilasi dari berbagai agenda komunitas motor, bahkan beberapa kegiatan berlangsung pada tahun lalu, bukan aktivitas baru seperti yang diasumsikan publik.

Ia menegaskan bahwa touring motor yang dilakukan para anggota komunitas murni merupakan penyaluran hobi, hiburan, dan ajang silaturahmi, bukan agenda resmi pemerintah.

“Mayoritas peserta berasal dari kalangan swasta, bukan hanya ASN,” kata Agus, Senin (17/11/2025).

Baca juga: Touring Pejabat Banyumas Tuai Kritik: Disebut Tak Berempati, Foya-Foya di Tengah Bencana

Ia juga memastikan bahwa touring dilaksanakan pada hari libur, sehingga tidak mengganggu pelayanan publik.

“Selain itu, seluruh biaya menggunakan anggaran pribadi,” tambahnya.

Agus turut menyoroti bahwa kegiatan komunitas motor tersebut sering disertai aksi sosial, mulai dari pembagian sembako, perbaikan ruang terbuka hijau (RTH), hingga pembangunan jamban keluarga.

Pemkab juga mengakomodasi berbagai komunitas motor seperti Vespa Paseban, Motor Antik (MACI), Motor Modifikasi Banyumas (MMB), hingga Sipitung.

“Saya harus mengakomodir mereka karena memang menginginkan adanya wadah,” ujarnya.

Sebelumnya, publik menyoroti kegiatan touring motor gede yang diduga diikuti pejabat Pemkab Banyumas pada Sabtu (15/11/2025).

Kegiatan tersebut dianggap tidak menunjukkan empati karena dilakukan saat masyarakat tengah menghadapi bencana dan kerusakan infrastruktur, serta ketika pemerintah daerah menggaungkan efisiensi anggaran dan pemangkasan program sosial.

Baca juga: Longsor di Lereng Sungai Logawa Banyumas, Material Setinggi 30 Meter Ambrol Timbun Sawah

Ketua Yayasan Tribhata Banyumas, Nanang Sugiri, menyebut kritik muncul karena gaya hidup pejabat dinilai tidak selaras dengan semangat penghematan.

Sementara akademisi UIN SAIZU Purwokerto, Dr. Barid Hardianto, menilai reaksi publik merupakan bentuk kontrol sosial yang mengingatkan pentingnya kesederhanaan pejabat sebagai etika publik.

Gelombang kritik ini menjadi peringatan agar pejabat lebih berhati-hati dalam mempertunjukkan aktivitas di ruang publik, sekaligus memastikan setiap tindakan mencerminkan kepekaan sosial dan tidak menggerus kepercayaan masyarakat. (*)