Pemerintah Luncurkan KUR Perumahan, Bunga 6 Persen

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah resmi meluncurkan program kredit usaha rakyat (KUR) perumahan dengan anggaran mencapai Rp 130 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program iTU dirancang untuk mendukung pembangunan rumah sekaligus mendorong peran UMKM kontraktor di seluruh Indonesia.

"Jadi ini diluncurkan untuk kredit perumahan, di mana pemerintah menyediakan anggaran on top Rp 130 triliun," ujarnya, dalam Akad Massal KUR yang dipantau secara daring, Selasa (21/10).

Menurut dia, program itu ditargetkan mampu membangun sekitar 320.000 rumah, dengan kredit yang dapat berputar hingga Rp 20 miliar melalui platform khusus bagi UMKM kontraktor.

Airlangga juga mendorong kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati untuk aktif mendukung kontraktor daerah dalam menyediakan rumah bagi masyarakat, sebagai bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan 3 juta rumah.

Selain itu, dia menambahkan, pemerintah mendorong pengumpulan data calon peminjam dan memberikan pendampingan bila diperlukan. 

"Sistem informasi kredit program akan mempermudah perbankan menyalurkan kredit sesuai target, termasuk mempercepat penyaluran KUR," jelasnya.

Airlangga menuturkan, program kredit perumahan juga mencakup fasilitas renovasi dan perbaikan rumah, dengan alokasi Rp 17 triliun. Bunga pinjaman pun dibatasi maksimal 6 persem untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rumah tangga penerima.

"Kepada para calon penerima, saya mohon dan saya harapkan agar pinjaman yang dibantu oleh pemerintah dengan cicilan bunga maksimum 6 persen ini harapannya bisa mendorong ekonomi di rumah tangga," ucapnya. 

Terganjal utang

Adapun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk membahas 111.000 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau calon nasabah KPR yang selama ini sulit punya rumah akibat terganjal catatan utang kecil di bawah Rp 1 juta.

Setelah adanya pemeriksaan, menurut dia, calon nasabah yang terganjal mengajukan KPR akibat masalah itu kemungkinan hanya 3.000 orang saja.

“Dan itu pun enggak di bawah Rp 1 juta (utang-Red), yang di bawah itu lebih sedikit lagi. Jadi saya pikir, simpulkan, dari 111.000 orang itu paling yang bisa masuk 100 orang (tahun ini),” tutur Purbaya kepada awak media, Selasa (21/10).

Purbaya mengungkapkan, penghilangan nama nasabah bermasalah terkait utang dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLKIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tampaknya tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab, permintaan dan ketersediaan perumahan tidak selaras.

Selain itu, ia berujar, dari 111.000 orang tersebut juga diperkirakan masalahannya bukan hanya terkait SLIK saja, melainkan ada masalah lain yang menyebabkan pengajuan KPR sulit dilakukan.