Komentari Pansus Hak Angket, Bupati Pati Sudewo: Tidak Ada Pemimpin Sempurna kecuali Nabi Muhammad

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Bupati Pati Sudewo mengomentari kinerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati.

Sebagaimana diketahui, atas desakan masyarakat yang berunjuk rasa pada 13 Agustus 2025 lalu, DPRD Pati membentuk Pansus Hak Angket yang berpotensi berujung pada pemakzulan Bupati Sudewo.

"Jangan karena ini live streaming (disiarkan langsung), lalu digunakan sebagai kesempatan untuk menelanjangi pemerintah," kata Sudewo ketika diwawancarai awak media selepas salat jumat di Masjid Agung Baitunnur Pati, Jumat (5/9/2025).

Dia juga menyadari kepemimpinannya tidak sempurna. Namun dia berharap Pansus Hak Angket tidak memanfaatkan kesempatan untuk melebarkan pembahasan ke mana-mana.

Baca juga: Ratusan Bonsai Dipamerkan dalam Ajang Java Master di Halaman Stadion Joyokusumo Pati

Baca juga: BREAKING NEWS: Torang Manurung Mundur Dari Jabatan Dewas RSUD Soewondo Pati

"Tidak ada pemimpin di dunia ini yang sempurna kecuali Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam," ucap Sudewo.

Menurut dia, Pansus sebaiknya berfokus pada pembahasan mengenai kebijakannya seputar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

"Saya berharap Pansus tidak melebar ke mana-mana. Yang dipersoalkan PBB-P2, ya itu saja ditajamkan, jangan ke mana-mana," ungkap Sudewo.

Terpisah, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menegaskan bahwa kinerja pihaknya masih sesuai rel, tidak ada istilah melebar ke mana-mana.

Bahkan, menurut dia, masih banyak poin pembahasan yang belum terjamah.

"Pansus ini adalah ranah dari DPRD dan DPRD mendapatkan aspirasi dari masyarakat sebanyak 22 item. Sebanyak 22 item tersebut, di Pansus dipadatkan menjadi 12 item saja. Jadi kami memang tidak hanya mengurusi kaitan pajak," kata dia di Gedung DPRD Pati, Sabtu (6/9/2025).

Bandang menyebut, sejauh ini bahkan baru lima dari total 12 poin yang telah dibahas oleh Pansus. Masih ada tujuh poin pembahasan yang jadi PR.

"Jadi kami ini bukan ke mana-mana, tapi Pansus ini, kan, punya tugas untuk mendalami. Misal berawal dari topik pemberhentian 220 tenaga honorer dari RSUD Soewondo. Yang dibahas prosedurnya benar atau tidak, kemudian pendalamannya sampai Dewan Pengawas (Dewas) mengetahui atau tidak hal ini. Selanjutnya kami tanyakan keabsahan Dewas seperti apa, benar tidak tahapannya. Ini pendalaman. Jadi bukannya melebar ke mana-mana," tegas Bandang.

Dia menjamin bahwa kinerja Pansus masih sesuai koridor, tidak melenceng dari rel 12 poin hasil pemadatan dari 22 poin tuntutan masyarakat.

"Kami masih sesuai rel, dan ini keterbukaan publik. Masyarakat bisa menilai, kami lari ke mana, belok ke mana, naik ke mana turun ke mana, kan teman-teman bisa menilai," ungkap dia.

Mengenai anggapan bahwa Pansus memanfaatkan kesempatan untuk menelanjangi pemerintah, Bandang mempersilakan publik atau Bupati Pati Sudewo jika punya perspektif demikian.