Komentari Pansus Hak Angket, Bupati Pati Sudewo: Tidak Ada Pemimpin Sempurna kecuali Nabi Muhammad

Yang jelas, dia kembali menegaskan, Pansus hanya menjalankan tugas untuk mendalami kebijakan bupati yang diduga bermasalah.

Pendalaman dilakukan secara tuntas sampai ke akar-akarnya.

"Terserah masyarakat atau Pak Bupati yang menilai. Mau menilai itu baik atau buruk terserah. Yang jelas kami tidak ada niatan jelek. Kami hanya menjalankan konstitusi. Apa yang menjadi tugas kami sebagai Pansus, itu saja," tandas Bandang.

Adapun berikut adalah 12 poin masalah kebijakan bupati yang dibahas oleh Pansus DPRD Pati. (Sumber: Anggota Pansus, Muntamah)

1. Kebijakan Kepegawaian: Pengangkatan Direktur RSUD, mutasi, promosi, dan demosi serta Rangkap jabatan yang diduga nepotisme dan tidak sesuai kompetensi serta tidak mengindahkan sistem merit

2. Proses Pengadaan Barang-Jasa

3. Proyek Infrastruktur-Prioritas Pembangunan

4. Kebijakan tidak aspiratif atau tidak berpihak pada masyarakat

5. Dugaan Korupsi DJKA (catatan: bukan kewenangan daerah)

6. Pemutusan kontrak 220 tenaga honorer RSUD 

7. Penggantian slogan Kabupaten Pati secara sepihak 

8. Mempersulit pelayanan publik karena belum membayar PBB-P2

9. Melanggar sumpah janji, arogan, dan intimidasi kepada masyarakat

10. Pembohongan publik

11. Pengangkatan Plt. Sekda yang diduga bermasalah

12. Kebijakan pengelolaan Baznas (mzk)