Sewindu "Banyu Buthek": Luka Proyek PLTP Baturraden di Lereng Slamet Tak Kunjung Sembuh

Save Slamet juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pemerintah dan lembaga pemangku kebijakan. 

Pada aksi hari pertama, para aktivis menyambangi kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, namun gagal bertemu pejabat terkait karena mereka sedang berada di lapangan.

Rombongan kemudian bergerak ke kantor Perhutani KPH Banyumas Timur. 

Di sana, Heri dari bagian K3L Perhutani menyampaikan keterbatasan peran institusinya.

"Kami tidak tahu persis karena izin dan lain-lain langsung dari kementerian. 

Kami hanya diizinkan mengelola kawasan ketika itu sudah menjadi proyek nasional. 

Kami tidak bisa apa-apa, mau mencegah ya tidak mungkin," ujarnya.

Dalam gerakan "Sewindu Banyu Buthek", Save Slamet membawa sepuluh poin tuntutan, antara lain:

Mendesak PT SAE melakukan reklamasi total dengan tanaman endemik lereng Slamet.

Menormalisasi aliran air yang terdampak proyek.

Memulihkan ekosistem hutan dan menjamin keterlibatan masyarakat lokal dalam prosesnya.

Mendesak DPRD Banyumas melaporkan pelanggaran lingkungan ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mendorong pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Banyumas.

Menghentikan segala bentuk rencana kelanjutan proyek panas bumi tanpa evaluasi dampak ekologis menyeluruh.

Aksi ini akan terus berlanjut dalam bentuk pengawalan hukum, audiensi terbuka, dan kampanye publik demi mendorong pemulihan ekologis yang adil.