Jelang Porprov Jateng 2026, KONI Kab Semarang Tolak Permenpora 14/2024: Jaga Otonomi dan Stabilitas

Koordinator Bidang Hukum KONI Kabupaten Semarang, Lugut Hendro Susilo, juga menjelaskan bahwa aturan baru tersebut telah melanggar prinsip independensi, sebagaimana dijamin dalam Olympic Charter dan berbagai regulasi nasional. 

Dia menyebut bahwa pasal-pasal tersebut membuka jalan bagi campur tangan pemerintah dalam penentuan struktur organisasi dan pengambilan keputusan internal.

Dampak Jangka Panjang dan Harapan ke Pemerintah Pusat

Penolakan terhadap Permenpora ini bukan semata-mata reaksi sesaat. 

KONI Kabupaten Semarang menilai, jika peraturan itu tetap diberlakukan tanpa revisi, maka akan muncul kekacauan regulasi yang dapat merusak ekosistem pembinaan olahraga, terlebih menjelang event besar seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026, di mana Kabupaten Semarang akan menjadi tuan rumah untuk 10 cabang olahraga.

“Kami harus menjaga agar atlet dan pelatih tidak terdampak secara administratif atau legal.

Jangan sampai karena aturan ini, kami justru terkendala dalam persiapan,” tegas Dody.

KONI Kabupaten Semarang berharap agar KONI Pusat dan pemerintah pusat, khususnya Menteri Pemuda dan Olahraga yang akan dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto, dapat memperhatikan suara dari daerah.

“Kami tidak hanya menolak. 

Kami juga menawarkan solusi, yaitu lakukan revisi terhadap pasal-pasal bermasalah dan kembalikan prinsip otonomi, seperti yang diamanatkan dalam Olympic Charter,” pungkas Dody. (*)