Komisi D DPRD Blora Soroti Anggaran MBG Besar tapi Minim Pengawasan

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, soroti besaran anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tapi minim pengawasan.

Pasalnya, biaya per porsi menu MBG dibagi menjadi dua, yakni porsi besar Rp 15.000.

Rinciannya, maksimal Rp 10.000 dialokasikan untuk bahan pangan, Rp 3.000 untuk biaya operasional, dan maksimal Rp 2.000 untuk biaya sewa.

Kemudian porsi kecil, Rp 13.000, rinciannya Rp 8.000 untuk bahan pangan, Rp 3.000 untuk biaya operasional, dan Rp 2.000 untuk biaya sewa.

Baca juga: Surat Perjanjian SPPG dengan Sekolah Disorot, Korwil SPPG Blora Bantah Isu Merahasiakan Kasus MBG

"Anggaran sebegitu besar, sampai ini coba kita lihat. Sewa saja Rp 2.000 per penerima manfaat, per hari."

"Kalau taruh saja minimal 3.000 penerima manfaat per hari, itu sudah Rp 6 juta sehari."

"Kuwi mergawe opo Mas entuk Rp 6 juta per hari (Itu kerja apa dapat Rp 6 juta sehari) Sewa loh iki sewa, tulisane sewa. Sewa kok Rp 6 juta per hari iki sewa opo coba?."

"Hanya luasan bangunan beberapa meter itu. Kan tidak luas," tegasnya, saat ditemui usai rapat Audiensi pembahasan permasalahan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Blora, Kamis (18/9/2025).

Menurutnya hal itu, tidak wajar. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pelaksanaan MBG untuk dievaluasi.

"Ini kan yo enggak wajar, ini duit negara, duit rakyat, tujuannya untuk anak-anak kita besok biar jadi pintar," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga menyayangkan dengan anggaran sebesar itu, sisi pengawasan cukup minim.

"Sekali lagi saya tekankan, Badan Gizi Nasional (BGN) tolong ini pengawasan juga harus diperhatikan."

"Sebenarnya tugas pengawasan MBG atau BGN ini siapa sih? Instansi mana yang mungkin yang harus bertanggung jawab terkait pengawasan ini?," terangnya.

Politisi PDIP Blora itu, mengeklaim bahwa selama berjalannya program MBG di Blora, tidak ada pengawasan.

"Tidak ada sama sekali pengawasan. Hampir tidak ada. Kami sendiri karena tupoksi kami melekat karena jabatan kami, karena ini juga uang rakyat. Nah, ini saya mencoba menelisik ke sana. Ternyata setelah saya tanya pihak yang bertanggung jawab atau mengawasi tidak ada di sana," tegasnya.(Iqs)