5.000 Stakeholder MBG Kumpul di Semarang: BGN dan Gubernur Jateng Blak-blakan soal Keracunan Massal

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah gelar rapat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Stadion Jatidiri Semarang, Senin (6/10/2025).

Rapat tersebut menyikapi kasus keracunan Makan Bergizi Gratis  (MBG) di Jawa Tengah.

Rapat koordinasi itu dihadiri ribuan mitra Satu Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ahli gizi, satuan tugas Kabupaten Kota dan kepala daerah.

Baca juga: INFOGRAFIS: Data Lengkap BGN Kasus Keracunan MBG di Jateng per 30 September 2025

Kurang lebih ada sekitar 5 ribu stakeholder makan bergizi gratis (MBG) yang hadir pada rapat tersebut.

Rapat koordinasi itu dihadiri langsung Kepala BGN Dadang Hindayana. 

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan rapat koordinasi diharapkan dapat mengakselerasi kebutuhan MBG yang merupakan program asta cita Presiden Prabowo Subianto di Jawa Tengah. 

Kehadiran Kepala BGN ini untuk memberikan direktif (instruksi) kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Kota agar mendukung program tersebut untuk anak-anak.

"Kegiatan selanjutnya kami bergerak tanpa ekses agar bisa dinikmati masyarakat luas," ujarnya.

Luthfi menerangkan hingga saat ini di Jawa Tengah telah 1596 SPPG. Kini penerima MBG telah 65 persen atau 3,5 juta orang dari target 9 juta orang.

Pihaknya menargetkan bulan November penerima MBG mendekati 90 persen.

Luthfi menyebut saat ini telah ada 84 SPPG di Jawa Tengah yang tersertifikasi.

Pihaknya akan memasifkan sertifikasi terhadap SPPG.

"Dinas Provinsi akan mengendalikan dinas-dinas di Kabupaten agar bisa merealisasikan. Mereka dilatih higiene sanitasi agar keluar SLHS dab HLSA. Agar secara tidak langsung dia bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan sehingga tidak akan kasus-kasus terulang terjadi lagi," paparnya.

Luthfi menyebut hasil evaluasi keracunan banyak faktor yakni percernaan yang kurang baik sehingga menyebabkan diare.

Kemudian distribusi yang terlalu lama, lemah higienis, Sumber Daya Manusia (SDM) belum dilatih menjamah makanan.

"Menjamah makanan tidak semua orang dan harus dilatihkan. Termasuk harus memiliki rapid test makanan," tuturnya.

Sementara itu Kepala BGN, Dadang Hindayana mengatakan Gubernur Jateng menginginkan kepada BGN untuk melakukan koordinasi keamanan penyelenggaraan MBG. 

Dirinya menyebut berdasarkan laporan Gubernur terdapat 15 Kabupaten di Jawa Tengah yang siswanya mengalami keracunan. 

"Ini tidak boleh terjadi lagi dan saya sepakat kepada Gubernur untuk melakukan rapat koordinasi dengan SPPG yang telah beroperasi atau calon SPPG," ujarnya.

Menurutnya, jumlah SPPG di Jateng telah mencapai 50 persen dari target yang harusnya 3.200 SPPG.

Sementara itu di Provinsi DIY sudah 60 persen yakni 200 SPPG dari target 360 SPPG. 

"Alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik dan sejauh ini banyak SPPG  yang pengadaannya baik sekali. Bahkan di atas rata-rata. Karena ada yang mampu sebetulnya lebih dari 4.000 menyelenggarakan tapi kami batasi," jelasnya.

Dadang ingin bersinergi lebih lanjut. 

Sebab dalam Peraturan Presiden (Perpres) telah disepakati pengawasan dilakukan secara rutin oleh  Dinas Kesehatan melalui Kementerian Kesehatan.

Selain itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga akan terlibat.

"Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup Cq Dinas Lingkungan Hidup dan seluruh dinas-dinas yang ada. Karena bahan baku pun harus dites setiap saat oleh dinas ketahanan pangan masing-masing daerah," jelasnya.

Pihaknya ingin program MBG dapat dilakukan dengan aman, lancar dengan kecepatan yang semestinya dan juga tidak menimbulkan efek lain. 

Hal itu untuk menumbuhkan atau memberikan makanan yang aman kepada penerima manfaat.

"Sehingga mereka (anak-anak) bisa tumbuh dengan sehat, kuat, cerdas, dan ceria. Serta ekonomi daerah bisa tumbuh dan berkembang," tuturnya.

Dikatakannya, anggaran BGN sebesar Rp 32 Trilliun akan dikucurkan di Jawa Tengah. 

Anggaran tersebut bisa menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. 

"Banyak industri di Jawa Tengah yang sekarang berkembang karena adanya pendukung program makan gratis, penghasil food tray, kemudian penghasil rice steamer dan lain-lain itu ada di Jawa Tengah, Semarang khususnya. Dan juga beberapa penghasil susu kan ada di Jawa Tengah," ujarnya.

Dikatakannya, SPPG baru,  bisa beroperasional jika proses Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) telah selesai.

Begitu juga SPPG yang telah ada akan dipercepat proses sertifikasi agar memiliki standar yang sama.

"Nah, untuk yang baru-baru setelah lolos verifikasi oleh Badan Gizi, baru boleh operasional kalau sudah memiliki SLHS," tuturnya.

Pihaknya menargetkan  dalam waktu sebulan proses sertifikasi SPPG yang ada agar diselesaikan.

Sementara SPPG yang baru setelah lolos verifikasi ada jeda waktu 5 sampai 10 hari untuk melakukan sertifikasi.

"Sampai nunggu uang masuk, nah mereka lakukan sertifikasi," ujarnya.

Dadang menyebut akan ada sanksi untuk SPPG melanggar aturan.

Sanksi yang diberikan penghentian sementara operasional dari seminggu hingga dua bulan tergantung berat kasus yang terjadi.

Baca juga: Sosok Nanik S Deyang Wakil Kepala BGN Menangis Minta Maaf Atas Kasus Keracunan MBG: Saya Seorang Ibu

"Tergantung dari hasil investigasi. Sanksi ini bagi kami sudah sangat luar biasa, karena mitra-mitra sudah mengeluarkan investasi yang tidak kecil, kalau di stop mereka akan mengalami kerugian," tuturnya.

Ia menghimbau kepada para mitra bersama-sama  menjaga agar tidak merugikan semua pihak terutama keamanan anak-anak agar bisa tumbuh dan sehat. 

"Hari ini kita mulai di Jawa Tengah, mungkin besok di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ke Banten, DKI, dan seluruh provinsi akan kita lakukan hal yang sama," ujarnya.(rtp)