Purbalingga Bukan Lagi 5 Daerah Termiskin di Jateng, Sekarang Bertengger di Posisi Ini

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan di Kabupaten Purbalingga tahun 2025.

Dari 14,18 persen di tahun sebelumnya, kini turun menjadi 12,55 persen.

Baca juga: Angka Kemiskinan di Cilacap Turun, Pemkab Fokus Tiga Strategi Utama

• Profil Lucky Hakim Bupati Indramayu, Diusir GRI Dipulangkan ke Cilacap Jawa Tengah

• Inilah Sosok Tersangka Penganiaya Teguh AMPB, Pegawai PDAM Unit Kayen Pati

Kepala BPS Purbalingga, Slamet Romelan mengatakan, berdasarkan persentase, terjadi penurunan sebesar 1,67 persen. 

Dengan capaian tersebut maka Purbalingga kini berhasil keluar dari posisi lima besar kabupaten termiskin di Jawa Tengah. 

"Tahun 2024, kita masih di posisi enam dari bawah, sekarang kita sudah di peringkat ke tujuh. Artinya sudah keluar dari lima besar," ujarnya saat dijumpai di kantornya, Selasa (7/10/2025). 

Ia menjelaskan, BPS menghitung standar kemiskinan berdasarkan kebutuhan minimum masyarakat untuk hidup dan beraktivitas.

Namun, ia menekankan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak otomatis menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Turunnya angka kemiskinan belum tentu berarti kesejahteraan naik. Bisa jadi karena masyarakat sekarang sudah mulai memperhatikan kebutuhan dasar atau pengeluarannya," ujarnya.

Slamet melanjutkan, indikator kemiskinan di Purbalingga diukur melalui P1 (kedalaman kemiskinan) dan P2 (keparahan kemiskinan). 

"Untuk P1, Purbalingga berada di angka 1,5. Ini menunjukkan jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang tergolong kecil," 

"Kalau dilihat, orang miskin di Purbalingga juga masih dalam kategori dangkal. Karena jaraknya dengan garis kemiskinan relatif kecil," katanya. 

Sedangkan untuk indikator P2 atau ketimpangan di antara sesama penduduk miskin, Purbalingga berada di angka 0,3 persen. 

"Variasinya kecil, artinya sesama penduduk miskin pengeluarannya hampir sama, jadi kondisinya relatif merata," terangnya. 

Baca juga: Pemkab Tegal Luncurkan Progam Warteg Upaya Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem 

Ia menambahkan, bantuan dari pemerintah dan tersedianya lapangan kerja menjadi faktor penting yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. 

Meski demikian, Slamet mengingatkan penurunan pengangguran tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan. 

"Kondisi ini sebetulnya bisa atasi dengan adanya bantuan pemerintah dan tersedianya lapangan pekerjaan yang memberikan pendapatan untuk dikonsumsi. Namun perlu diingat, orang konsumsi tidak harus punya pendapatan, bisa saja dikasih, pensiunan atau bahkan berhutang. Jadi tidak serta merta pengangguran turun, kemiskinan juga turun," pungkasnya. (*)