Sosok KH, Anggota DPRD Kebumen Tersangka Kasus Mafia Tanah Milik Lansia, Kader PDIP

TRIBUNJATENG.COM, KEBUMEN – Sosok KH seorang anggota DPRD Kebumen, Jawa Tengah menjadi tersangka kasus mafia tanah.

Ia disangka menggelapkan sertifikat tanah dan menipu seorang lansia bernama Sutaja Mangsur (70).

Warga Desa Seliling, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, itu berjuang untuk menyeret KH ke jalur hukum dan kini membuahkan hasil.

KH adalah anggota DPRD Kebumen dari Fraksi PDI Perjuangan.

Baca juga: Kelompok Tani di Kebumen Normalisasi Irigasi Sambut Musim Tanam Pertama

Baca juga: BREAKING NEWS Anggota DPRD Kebumen Masuk Bui Kasus Penipuan Jual Beli Tanah

Baca juga: Peluang Emas Petani, Pemkab Kebumen Dorong Beras Lokal Jadi Bahan Baku Utama Program MBG

KH resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan sertifikat tanah miliknya, dan kini masuk dalam tahap persidangan. 

Penetapan status tersangka tersebut diketahui berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SPPHP) bernomor B/372/VIII/RES.1.11./2025/Satreskrim, tertanggal 20 Agustus 2025 yang lalu.

"Kasus ini kini telah naik ke tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kebumen," kata Aksin, yang merupakan kuasa hukum dari Sutaja, dikutip tribunjateng.com dari Kompas.com.

Kuasa hukum korban, Aksin dari Aksin Law Firm, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada aparat penegak hukum yang telah menegakkan keadilan bagi masyarakat kecil.

“Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Yang Maha Adil. Kami sangat bangga bahwa hukum di Republik ini masih tegak bagi orang lemah, orang miskin, dan orang kecil seperti Mbah Sutaja Mangsur,” ujar Aksin.

Menurut Aksin, langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah, dan Kejaksaan Negeri Kebumen merupakan bentuk nyata keberpihakan pada rakyat kecil.

“Kami mengapresiasi kinerja aparat yang profesional, pro rakyat, pro keadilan, dan pro kemanusiaan. Ini bukti bahwa tidak ada pejabat, bahkan anggota DPRD sekalipun, yang kebal hukum,” tegasnya.

Kasus ini bermula pada akhir tahun 2021, ketika Sutaja Mangsur didatangi oleh seorang perantara bernama Daliman (60), warga Desa Surotrunan, yang ingin menawarkan tanah milik Sutaja kepada terduga KH.

Namun, tanpa sepengetahuan Sutaja, sertifikat tanah seluas 4.206 meter persegi miliknya tiba-tiba berpindah nama menjadi atas nama KH.

“Awalnya cuma bilang pinjam sertifikat, tapi tidak dikembalikan. Saya kaget waktu diberi tahu kepala desa kalau sertifikat saya sudah atas nama orang lain,” tutur Sutaja.

Padahal, menurut Sutaja, dirinya tidak pernah menandatangani akta jual beli (AJB), memberikan kuasa, atau menghibahkan tanah tersebut kepada siapa pun.

Ia hanya menerima uang Rp130 juta secara bertahap, padahal nilai jual yang disepakati, yang juga tanpa sepengetahuan dia, adalah Rp240 juta.

Pihak kuasa hukum menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penipuan dan penggelapan, bahkan ada dugaan pemalsuan dokumen pertanahan.

Dalam pernyataannya, Aksin juga mendesak pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengambil langkah tegas terhadap kadernya yang tersandung kasus hukum ini.

“Kami mohon dengan hormat kepada Ibu Megawati Soekarnoputri untuk menindak tegas kader yang telah mencederai marwah partai dan rakyat kecil.

Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk menggaji wakil rakyat yang justru menipu rakyatnya sendiri,” ujar Aksin.

Aksin juga meminta Badan Kehormatan DPRD Kebumen segera bertindak agar KH diberhentikan dari jabatannya, mengingat yang bersangkutan kini sudah berstatus tersangka dan proses hukum telah memasuki tahap penuntutan.

Korban Mafia Tanah Lebih dari Satu

Aksin mengungkapkan bahwa selain kasus tanah milik Sutaja Mangsur, diduga terdapat beberapa laporan lain terhadap KH yang masih berproses, termasuk dugaan penipuan terkait jual beli kendaraan.

“Diduga korbannya bukan hanya Mbah Sutaja. Ada beberapa orang lain yang juga menjadi korban dari oknum DPRD tersebut. Kami akan terus kawal agar semua kasusnya diproses sampai tuntas di meja hijau,” tegasnya.

Kasus ini menjadi sorotan publik di Kebumen karena memperlihatkan perjuangan seorang lansia melawan pejabat publik yang berkuasa.

Bagi Aksin, kemenangan hukum ini menjadi bukti bahwa keadilan di Indonesia masih berpihak kepada rakyat kecil.

“Kami sangat bangga. Ini bukti hukum masih bisa dipercaya. Walaupun klien kami orang miskin dan melawan pejabat, tapi kebenaran akhirnya menang,” pungkasnya. (*)

Sumber: kompas.com