Tambang Pasir Ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Perputaran Uang Capai Rp 3 Triliun

Adapun nilai perputaran uang dari kegiatan tambang liar itu diperkirakan mencapai Rp 3 triliun, tanpa ada setoran pajak maupun kewajiban lain kepada pemerintah.

“Bisa dibayangkan, uang yang beredar Rp 3 triliun ini tidak dipungut pajak oleh pemerintah dan tidak membayar kewajiban-kewajiban kepada pemerintah,” ujarnya.

Aktivitas penambangan pasir ilegal ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga berdampak pada kerugian sosial dan kerusakan lingkungan, terlebih karena kegiatan tersebut berada di dalam wilayah Taman Nasional Gunung Merapi.

“Apabila mereka mengajukan izin resmi, tentunya bisa dipungut kewajiban kepada pemerintah untuk pembangunan masyarakat dan pembangunan Provinsi Jawa Tengah,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa Bareskrim Polri akan terus menindak tegas praktik tambang ilegal, terutama di kawasan konservasi.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat atau pelaku usaha agar mengurus izin resmi sesuai tata ruang dan peraturan yang berlaku sebelum melakukan aktivitas penambangan.

“Ke depan, bagi yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, silakan ajukan izin resmi jika wilayah tersebut secara peta tata ruang dimungkinkan,” kata Irhamni.

Saat ini, seluruh barang bukti tengah diperiksa di bawah koordinasi Bareskrim Polri untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.

“Untuk tersangka sedang kami kembangkan. Kami belum bisa menyampaikan pada forum ini. Nanti akan ada rilis lanjutan atau informasi mengenai tersangka dan tindak lanjut proses penyidikan serta penyelidikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto, mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian teknis untuk mencari solusi terhadap maraknya aktivitas tambang tanpa izin di kawasan tersebut.

“Untuk wilayah yang tidak sesuai ketentuan tata ruang dan peraturan perundang-undangan, tentu tidak bisa dilakukan kegiatan penambangan,” ujarnya.

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM), Muhammad Wahyudi, menyatakan, kawasan TNGM merupakan wilayah pelestarian alam yang sepenuhnya dilarang untuk aktivitas penambangan material vulkanik.

“Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ini adalah kawasan pelestarian alam. Walaupun dengan alasan apa pun, penyediaan bahan baku bukan alasan untuk mengambil material di kawasan ini. Pemerintah menetapkan kawasan ini sebagai konservasi dengan alasan kuat, yakni untuk melindungi ekosistem dan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Saat ini, pihaknya tengah mempersiapkan program pemulihan ekosistem di kawasan tersebut.

“Pemulihan ini nanti mekanismenya berbeda. Tujuannya mengeluarkan material yang berpotensi membahayakan jika terjadi banjir lahar dingin, tetapi bukan berarti penambangan,” terang Wahyudi.