Kolaborasi Pemerintah dan Sekolah Swasta, Langkah Strategis Wujudkan Pendidikan Inklusif di Jateng

Oleh: Dr. Ahmad Ripai, M.Pd., Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPGRIS

PEMERINTAH provinsi Jawa Tengah saat ini kembali menunjukan komitmen serta tanggung jawabnya untuk memperluas akses dunia pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. 

Melalui kegiatan serta program kemitraan dengan sekolah swasta jenjang SMA atau SMK di tahun 2025. Pemerintah provinsi Jawa Tengah telah membuka jalan yang lebar agar anak-anak bisa menikmati Pendidikan berkualitas secara gratis.

Sebanyak 139 sekolah swasta terpilih akan ikut serta dalam program ini, yang terdiri dari 56 SMA dan 83 SMK yang tersebar di Jawa Tengah. Dari bentuk kerja sama, ada sekitar 5.040 peserta didik yang tidak mampu akan mendapatkan pembiayaan penuh dari pemerintah provinsi Jawa Tengah. 

Langkah baik ini merupakan bukti nyata bahwa pendidikan tidak hanya tanggung jawab sekolah negeri saja , melainkan hasil kolaborasi dan kerja sama semua pihak yang peduli pada masa depan generasi muda. 

Mengutip pendapat Jacob Oetama (2012, hlm.82) menuliskan bahwa, tanpa mengesampingkan skala prioritas, anggaran pendidikan mencerminkan terjemahan konkret Keputusan politik. Alokasi 20 persen dari anggaran nasional perlu diimbangi dengan kesiapan birokrasi, di era berkembangnya sikap serba boleh termasuk perilaku koruptif. 

Bertahun-tahun alokasi itu diperjuangkan. Bertahun-tahun realisasinya tertunda sekedar membuktikan masih belum ditempatkanya kegiatan Pendidikan dalam posisi strategis sepantar membangun infrastuktur. Padahal kegiatan pendidikan sebagai upaya untuk membangun infrastuktur bangsa, tidak kalah berbobot dari membangun insfrastukrtur fisik.

Pendapat Jacob Oetama sangat jelas bahwa saat ini pendidikan menjadi pondasi infrastruktur yang sangat penting bagi pondasi kemajuan sebuah bangsa. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama, lebih khusus pemerintah yang memiliki kuasa.

Dalam program pendidikan gratis di sekolah swasta menjadi salah satu solusi masalah yang klasik. Masalah itu diantaranya masih sangat terbatas daya tampung sekolah negeri setiap awal tahun ajaran baru. 

Melalui sebuah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), sekolah SMA atau SMK swasta kini ikut menampung peserta didik yang sebelumnya mungkin tidak tertampung di sekolah negeri, namun tetap berhak mendapatkan pendidikan gratis.

Program baru ini tentunya akan menjadi pro dan kontra di masyarakat. Muncul beberapa pertanyaan diantaranya, apakah yayasan sekolah akan menerima program tersebut? Apa saja syarat untuk menjadi sekolah mitra? Apa saja syarat peserta didik untuk mendapatkan program itu? Apakah pendapatan sekolah swasta akan menurun? Apakah kualitas penyelenggaraan Pendidikan akan menurun? Bagaimana  pembagian pembiayaanya?  Apakah motivasi guru dan peserta didik akan meningkat atau sebalikya? Apakah akan ada penyelewengan anggaran?

Tentu pertanyaan itu akan menjadi lebih berkembang mana kala sudah dilaksanakan. Serta akan menjadi bahan diskusi yang menarik oleh para akademisi. 

Implementasi kebijakan yang baru ini harus diiringi dengan pengawasan serta pengendalian yang transparan agar bantuan benar-benar tepat pada sasaran. Pengawasan terkait dengan penyaluran atau pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Biaya yang tidak tidak terlambat. Serta bentuk pelaporan pertanggung jawaban yang benar.

Sekolah mitra yang terpilih juga sangat diharapkan selalu menjaga kualitas pembelajaran yang baik, agar peserta didik dari keluarga tidak mampu tidak hanya diterima di sekolah, akan tetapi juga mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak, berkualitas dan bermutu yang unggul.

Kebijakan yang baru ini sangat pantas untuk diapresiasi oleh dunia pendidikan di saat berbagai persoalan ekonomi.