Perhutani Lakukan Upaya maksimal Jaga Kelestarian Hutan di Lereng Gunung Slamet Bagian Barat

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Barat telah melakukan langkah-langkah kongkret dalam penanganan kerusakan hutan di lereng Gunung Slamet bagian barat.

Selain memasang papan larangan penggaraapan lahan, Perhutani KPH Pekalongan Barat juga telah mencanangkan dan melakukan gerakan menanam dimulai sejak November 2023 untuk merehabilitasi hutan yang rusak. 

Informasi tersebut disampaikan Administratur/Kepala KPH Pekalongan Barat Prasetyo Lukito, melaui Wakil Administratur Triyono, pada Tribunjateng.com, Jumat (14/11/2025). 

Upaya yang telah dilakukan Perhutani KPH Pekalongan Barat disampaikan untuk menanggapi kejadian dan pemberitaan banjir di wilayah Bumiayu, Kabupaten Brebes pada 8 November 2025 yang sempat viral. 

Dalam postingan di akun Instagram satu media lokal menampilkan sebuah foto berlatar di sungai dan terdapat tulisan "DPRD Brebes Desak Perhutani Bertanggung jawab atas Banjir Bandang: Hutan Lereng Slamet Rusak Parah!" 

Menanggapi postingan tersebut, Perhutani menegaskan terkait kelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama.

Keterlibatan masyarakat, instansi terkait dan stakeholder yang ada menjadi penting untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan. 
 
"Tidak benar apabila ada pihak yang menyebut bahwa kami (Perhutani KPH Pekalongan Barat) melakukan pembiaran. Kami berharap kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga hutan agar hutan di wilayah lereng Gunung Slamet tetap lestari," ungkap Triyono. 

Triyono memaparkan, Perhutani telah melakukan upaya-upaya seperti pelarangan garapan, bukan hanya saat ini saja upaya yang dilakukan namun hampir tiap tahun. 

Perhutani juga melakukan langkah antisipasi kerusakan hutan seperti aktif sosialisasi pelarangan garapan kepada masyarakat yang dilakukan saat salat jum’at di masjid-masjid desa sekitar hutan. 

Kemudian sosialisasi di rumah tokoh masyarakat, komunikasi sosial dengan masyarakat penggarap, memasang papan larangan garapan, termasuk koordinasi lintas instansi terkait seperti Pemerintah Kabupaten Brebes, dinas terkait dan forkompincam. 

Tujuannya untuk mencari solusi penanganan kerusakan hutan akibat tanaman sayuran agar masyarakat mau beralih komoditas. 

Patroli gabungan juga dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi agar masyarakat penggarap beralih komoditas dari jenis sayuran ke tanaman kehutanan. 

Dijelaskan Triyono didampingi Humas KPH Pekalongan Barat Sugiyono, sejak terjadi perambahan hutan oleh masyarakat secara komprehensif beberapa tahun silam, Perhutani intens melakukan koordinasi dengan dinas dan pihak-pihak berkepentingan termasuk Forkompinda Kabupaten Brebes maupun Kabupaten Tegal. 

“Kami tidak mungkin sendiri dalam mengatasi kerusakan hutan. Perlu melibatkan berbagai pihak atau stakeholder termasuk memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat sekitar hutan. Peran Pemerintah Daerah juga sangat penting," tegas Triyono. 

Perhutani KPH Pekalongan Barat bukan hanya sebatas pada aksi penanaman, tapi juga intens melakukan pengawasan dan penjagaan pasca penanaman.