DPRD dan Pemprov Jateng Sepakat Godok Perubahan Raperda Pelayanan Publik dan Pajak Daerah

Di antaranya adalah belum minimalnya integrasi layanan antarperangkat daerah, masih adanya disparitas kualitas layanan antarwilayah serta pemanfaatan teknologi digital yang belum sepenuhnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan regulasi nasional maupun tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.

"Jika kondisi ini segera dilakukan penyelesaian kebijakan, maka dikhawatirkan akan berdampak pada stagnasi kualitas layanan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah," terangnya. 

Oleh karena itu, lanjut dia, Komisi A DPD Provinsi Jawa Tengah memandang perlu untuk menginisiasi di usul prakarsa rancangan peraturan daerah tentang pelayanan publik.

Sebagai langkah pembaharuan regulasi yang lebih adaptif, komprehensif dan berorientasi pada hasil.

Pihaknya mendorong dalam raperda ini ada penguatan standar-standar pelayanan publik yang terukur dan berbasis kinerja sebagai instrumen evaluasi yang jelas.

Kedua, percepatan transformasi digital pelayanan publik melalui integrasi sistem layanan berbasis elektronik yang saling terhubung.

Ketiga, penguatan kelembagaan pembinaan dan pengawasan agar terdapat kejelasan peran tanggung jawab serta akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan.

Keempat, adanya penegasan jaminan akses pelayanan bagi kelompok rentan sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkeadilan.

Terakhir, penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang tidak hanya responsif tetapi berdampak pada perbaikan layanan secara berkelanjutan.

"Kami menekankan bahwa raperda ini diharapkan tidak berhenti pada tataran normatif saja.

Tetapi menjadi instrumen yang benar-benar mendorong perubahan nyata dalam praktik pelayanan publik di Jawa Tengah," ujar Kader PDIP tersebut.

Pemprov Jateng Sepakat Bongkar Perda 

Pemerintah provinsi Jawa Tengah yang diwakili Sekda Jateng Sumarno menanggapi berbagai usulan perubahan raperda tersebut.

Sumarno mengatakan, pihaknya mendukung rancangan peraturan daerah dimaksud atas inisiasi komisi C dan Komisi A.

Alasan pertama terkait penyelenggaraan pelayanan publik, yang merupakan tugas utama pemerintah daerah.