Bupati Witiarso Ngantor di Desa Dongos Jepara: Jadi Ruang Komunikasi Terbuka dengan Warga

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Suasana Balai Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara tampak berbeda dari biasanya, Selasa (21/10/2025) pagi. 

Deretan kursi dipenuhi warga, petinggi desa, hingga perwakilan DPRD yang hadir menyambut “Bupati Ngantor di Desa”.

Sesampai di depan balai desa, Bupati Jepara Witiarso Utomo beserta jajarannya mencoba kuliner UMKM warga Desa Dongos.

Seusai berkeliling, Mas Wiwit sapaan akrabnya berdialog dengan warga dan memastikan berbagai persoalan di tingkat bawah mendapat solusi nyata.

Baca juga: Purwanto Ketua Komisi B DPRD Minta RTLH Jadi Program Prioritas Pemkab Jepara

Baca juga: Pemkab Jepara Tata Taman KM Sukri Jadi Sentra Baru UMKM

“Saya lihat para petingginya semangat. Semoga PDAM bisa beres pada 1 November 2025,” kata Bupati Jepara, Witiarso Utomo.

Kalimat itu disambut tepuk tangan warga yang memang sudah lama menantikan lancarnya aliran air bersih di wilayah mereka.

Bupati Ngator kali ini bukan sekadar kunjungan seremonial.

Mas Wiwit benar-benar ingin menjadikan forum ini sebagai ruang komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat. 

“Karena ini bertujuan untuk bersinergi dari pusat, provinsi, kabupaten, sampai tingkat desa. Memang kami sinkronkan melalui komunikasi ini,” ujarnya.

Dalam dialog itu, berbagai isu lokal pun mencuat. Mulai dari masalah irigasi yang sempat miskomunikasi namun kini sudah beres hingga penyaluran bantuan sosial (bansos) yang sempat menimbulkan kegelisahan warga.

“Bukan tidak merata, tapi ada persoalan data di Dongos, sekira 500 sampai 2.000 penerima yang tiba-tiba hilang."

"Itu sudah jadi perhatian kami dan sudah diverifikasi ulang,” jelasnya.

Tak hanya itu, dia juga menyoroti persoalan petani garam di Kedung yang kerap berhadapan dengan fluktuasi harga. 

Baca juga: Perumda Tirta Jungporo Jepara Siapkan Rp500 Juta untuk Atasi Krisis Air Bersih di Wilayah Selatan II

Baca juga: Kabupaten Jepara Bersiap Jadi Sentra Peternakan Kambing Etawa

Dalam forum itu, Bupati berjanji memfasilitasi pertemuan antara petani dan pengusaha agar harga tetap stabil. 

“Untuk minimal harga garam di Kabupaten Jepara, yaitu minimal NACL ditentukan 150 per kuintal,” tegasnya.