Komisi B DPRD Jateng Apresiasi Strategi Pemkab Batang Tekan Pengangguran

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Komisi B DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja tematik dengan fokus isu pengangguran ke Pemkab Batang.

Dalam pertemuan itu, anggota dewan menyoroti pentingnya pengawasan terpadu dan program khusus untuk menekan angka pengangguran di daerah.

Anggota Komisi B DPRD Jateng dari Fraksi PPP, Sholeha Kurniawati menegaskan, pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah besar di Jawa Tengah.

Berdasarkan data BPS, angka pengangguran di provinsi ini mencapai 4,33 persen atau sekira 950 ribu orang.

Baca juga: Pemkab Batang Gelar Apel Haornas ke-42, Dorong Budaya Olahraga di Masyarakat

“Kami sepakat bahwa bonus demografi harus dikelola secara baik."

"Kalau tidak, bukan menjadi berkah, tapi bisa berubah menjadi bencana sosial,” tuturnya, Selasa (16/9/2025).

Komisi B DPRD Jateng menyambut positif strategi yang dijalankan Pemkab Batang dan menilai pendekatan berbasis sumber daya alam lintas sektoral menjadi langkah tepat.

“Melihat paparan Bupati Batang Ini tentu menjadi bahan berharga yang bisa direplikasi di daerah lain di Jawa Tengah,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Batang M Faiz Kurniawan menyampaikan, Kabupaten Batang memiliki jumlah penduduk 838.187 jiwa, dengan 69,16 persen di antaranya masuk usia produktif.

Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah.

“Kalau tidak dikelola secara baik, usia produktif yang besar ini bisa menjadi bencana sosial."

"Tapi jika dimaksimalkan, akan menjadi mesin utama pembangunan,” jelasnya.

Dijelaskannya, Pemkab Batang menyiapkan beberapa strategi untuk menekan pengangguran yang saat ini tercatat 28.516 jiwa, mayoritas lulusan SMA dan SMK. 

“Beberapa langkah yang ditempuh dari Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, yang ditargetkan menampung 32 pabrik hingga 2027 dengan serapan tenaga kerja 80.000 hingga 125.000 jiwa,” jelasnya.

Baca juga: Batang Run 2025 Siap Digelar, Kampanye Sadar Pajak Dikemas Seru dan Kreatif

Kemudian, ada Program DAKER (Pelatihan dan Penempatan Kerja Terintegrasi), yang menargetkan pelatihan 2.000 orang pada 2025 dan 5.000 orang pada 2026.