Warga Batang Resah Jalan Rusak, Wakil Bupati Tawarkan Diskon Tol 20 Persen untuk Truk Angkutan

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Kejadian kecelakaan di jalur Pantura Batang Kota masih membekas di benak Risqii, warga Kelurahan Proyonanggan Tengah.

Ia menyaksikan langsung seorang pengendara motor terjatuh dan tertabrak truk sumbu tiga yang melaju dari belakang.

"Motornya oleng karena jalan bergelombang. Begitu jatuh, langsung tertabrak truk dari belakang. Korbannya meninggal di tempat," ucap Risqii, Rabu (5/11/2025).

Baca juga: Nasib Petugas Palang Pintu di Prambanan Setelah Kecelakaan Maut 3 Tewas, Diperiksa

Ia berharap truk besar tidak melintas di tengah kota saat jam-jam ramai, demi keselamatan pengguna jalan lainnya.

"Kalau bisa, truk sumbu tiga lewatnya malam saja, siang hari atau jam sibuk lebih baik lewat tol," tambahnya.

Warga berharap kebijakan pembatasan truk sumbu tiga bisa segera diterapkan. 

Hal serupa disampaikan Novia, warga Desa Candiareng, Kecamatan Warungasem.

Ia mengaku sering merasa khawatir saat melintasi jalur Pantura, terutama ketika bertemu kendaraan besar.

"Jalanannya sudah banyak yang rusak. Kalau pas ramai, ketemu truk besar itu bikin waswas," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Batang Suyono menyampaikan bahwa pembatasan truk sumbu tiga di jam sibuk menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan.

"Kepadatan lalu lintas bisa meningkatkan risiko kecelakaan. Maka perlu ada pengaturan agar truk besar tidak melintas di waktu-waktu tertentu," jelasnya.

Ia menyarankan truk dari arah Pekalongan keluar di Exit Tol Kandeman, dan yang menuju Pemalang diarahkan masuk tol agar tidak melintasi pusat kota.

Baca juga: Kecelakaan Truk Bermuatan 8 Ton Hantam Mobil Parkir di Ngaliyan, Sopir Ngaku Ikuti Arah Google Maps

"Pemerintah sudah memberikan insentif berupa diskon 20 persen untuk truk yang lewat tol. Ini bisa dimanfaatkan agar lalu lintas kota lebih aman," tambahnya.

Suyono menegaskan, Pemkab Batang akan berkoordinasi dengan Dirlantas dan instansi terkait agar kebijakan ini selaras dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Koordinasi pasti dilakukan, supaya tidak muncul anggapan pemerintah daerah bertindak sepihak,” pungkasnya.(din)