BPS Kudus Terus Koordinasi dengan Pemkab Demi Data Terbaru

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus terus menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menyajikan data-data terbaru. Dengan begitu, kehadiran BPS sebagai penyaji data bisa langsung ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan pemerintah.

Termasuk dalam rencana terdekat yaitu BPS bakal menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung pada Mei, Juni, sampai Juli. Dia berharap pemerintah kabupaten memberikan dukungan penuh. Dukungan tersebut berkaitan dengan kinerja petugas sensus yang nantinya terjun ke lapangan bisa mendapatkan data riil.

“Kami mohon dukungan bupati dan jajaran bagaimana kami interaksi dengan masyarakat harus ada trust. Apa yang kami sajikan rahasia data itu sifatnya rahasia tidak boleh dikeluarkan secara individu sehingga kondisinya kerahasiaan selalu terjamin,” kata Kepala BPS Kudus Eko Suharto di Pendopo Kudus, Senin (24/11/2025).

Eko mengatakan, selama ini dalam perjalanannya pihaknya telah menjalin koordinasi berikut kolaborasi dengan pemerintah kabupaten. Dia berharap hubungan tersebut bisa terus berlanjut. Termasuk kerja sama ini juga mampu memberikan dampak positif akan keberhasilan sensus ekonomi yang akan berlangsung pada 2026 nanti.

“Kami harapkan para responden yang nanti dikunjungi petugas bisa memberikan data sebenarnya, data akurat, karena dengan begitu akan menjadi landasan kebijakan pembangunan di Kudus dan bisa diakselerasi,” katanya.

Dalam sensus ekonomi nanti, katanya, pihaknya akan melakukan pendataan terhadap aktivitas ekonomi di Kabupaten Kudus. Mulai dari aktivitas ekonomi yang dilakukan industri besar sampai pelaku UMKM. Seluruhnya, kata Eko, tidak luput dari pencatatan dan pendataan. Hal itu demi data yang riil dan sesuai dengan kondisi lapangan.

“Jadi sensus ekonomi ini meliputi data-data ekonomi, kecuali pertanian, pemerintahan, dan jasa rumah tangga,” kata dia.

Dengan mulai disosialisasikannya sensus ekonomi, dia berharap agar masyarakat utamanya pelaku usaha terbangun kepercayaannya. Dengan begitu data yang dikumpulkan nanti bisa lengkap.

“Sensus ekonomi 2026 nanti mencakup seluruh unit usaha mulai dari perusahaan besar sampai UMKM,” kata Eko.

Hasil data yang terhimpun selama proses sensus ekonomi tersebut, kata dia, menjadi indikator ekonomi skala nasional maupun regional. Begitu juga data yang dihasilkan dalam sensus ekonomi nantinya bisa menjadi acuan dalam menentukan formasi perencanaan bisnis yang lebih baik.

“Dengan data yang ada, pelaku usaha bisa menentukan ekspansi peluang bisnis dan bisa mengidentifikasi peluang bisnis,” kata dia.

Dari seluruh manfaat yang ada, tentu harus didukung dengan kerja-kerja statistik yang mumpuni. Oleh sebab itu, kata dia, perlu adanya proses pengumpulan data yang berkualitas dan partisipasi aktif dari para pelaku usaha.

“Peran pemangku kepentingan dan dukungan UMKM menjadi penting, pelaku usaha berpartisipasi aktif memberikan informasi benar dan akurat,” katanya. (*)