Pemkab Kudus Masih Godok Tata Laksana WFH

“Soal WFH perlu menyesuaikan dengan masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah). WFH nantinya tidak boleh sedikit pun mengurangi kualitas pelayanan publik,” kata Sam’ani Intakoris.

Pelayanan yang sifatnya vital misalnya kesehatan, perizinan, dan administrasi kependudukan harus tetap berjalan optimal. Menurut Sam’ani, pelayanan prima harus menjadi hal paling mendasar bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bekerja. Apalagi pelayanan yang sifatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, bagi Sam'ani, harus tetap optimal, cepat, dan tidak bertele-tele. (Goz)