Istana Pastikan Evaluasi dan Perbaikan Program MBG Sudah Berjalan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Desakan terhadap evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah terus meluas, menyusul terjadinya sejumlah masalah di berbagai daerah, khususnya kasus keracunan.

Pihak Istana pun memastikan hal itu segera dilakukan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyebut, perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. 

Menurut dia, pelaksanaan program MBG perlu dibenahi mulai dari mekanisme hingga kelembagaan guna mencegah kembali terulangnya kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah. 

"Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan," katanya, di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu (20/9). 

"Ini sudah wake up call, bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kami khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan," sambungnya. 

Qodari menuturkan, MBG seharusnya dirancang sebagai program dengan standar nol kasus atau zero accident.

"Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan," ucapnya. 

Dia menambahkan, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG seharusnya dapat mencegah kasus keracunan tersebut. Program MBG pun tidak boleh dijalankan dengan kesalahan sekecil apapun. 

"Kan MBG tingkat accident-nya cuma 5 persen, cuma 1 persen, enggak bisa. Ini ada program dengan zero tolerance terhadap accident. Jadi MBG itu harus perfect, harus sempurna," tegasnya. 

"Setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini (berjalan), itu yang harus dituju oleh para pihak yang terlibat dengan MBG," tambahnya. 

Adapun, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menekankan pentingnya penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di tengah isu pangan yang kian sensitif. 

Menurut dia, SPPG bukan hanya sekadar dapur pelayanan gizi, tetapi juga sebagai ujung tombak pelaksanaan program MBG yang menjadi amanat Presiden Prabowo. 

"SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak program MBG di mata masyarakat. Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut memengaruhi bagaimana publik memandang program dan lembaga ini," jelas Hida, sapaannya, dalam keterangan resmi, Sabtu (20/9). 

Dia menambahkan, peran komunikasi publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG cukup penting.

"SPPG berperan vital untuk pelayanan gizi di masyarakat. Namun, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis," bebernya. 

Hida mengungkapkan, setiap peristiwa yang menyangkut pangan dan gizi akan cepat menyebar dan memengaruhi persepsi publik, termasuk beberapa insiden keamanan pangan yang belakangan mencuat. 

"Kondisi tersebut menuntut kita untuk tidak hanya sigap dalam pelayanan, tetapi juga mampu menjelaskan dengan baik kepada publik," ungkapnya.  (Kompas.com/Firda Janati)