"Jatah Preman" Modus Pemerasan yang Libatkan Gubernur Riau, KPK Sita Rp1,6 Miliar

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengumumkan daftar tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Pengumuman berikut kronologi OTT dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/11/2025).

Dari hasil pemeriksaan sementara, KPK telah menyita uang dengan total sekira Rp1,6 miliar. Uang yang menjadi barang bukti itu adalah hasil tindak pemerasan yang ada kaitannya dengan Dinas PUPR-PKPP Riau. 

Adapun beberapa orang yang dicokot KPK hingga Selasa (4/11/2025) malam adalah sebagai berikut.

Baca juga: Respon Cak Imin Kadernya Gubernur Riau Terjaring OTT KPK, Baru 8 Bulan Menjabat

• 3 Jenazah Mahasiswa KKN UIN Walisongo Dibawa ke RSUD Kendal, Pencarian Lanjut Esok Pagi

• Gubernur Riau, Abdul Wahid
• Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, Muhammad Arief Setiawan
• Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Riau, Ferry Yunanda
• Tata Maulana orang kepercayaan Abdul Wahid.
• Dani M Nursalam Tenaga Ahli Gubernur Riau Abdul Wahid

Sedangkan nama lainnya belum diungkap secara gamblang oleh KPK.

Modus Pemerasan

KPK mengungkapkan ada modus jatah preman dalam kasus dugaan pemerasan di balik OTT yang melibatkan Gubernur Riau, Abdul Wahid. 

“Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR, kemudian ada semacam japrem (jatah preman) sekian persen untuk kepala daerah, itu modus-modusnya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (4/11/2025).

Budi mengatakan, KPK turut menyita uang Rp1,6 miliar dalam pecahan mata uang Dollar Amerika Serikat (AS), Pound Sterling dan rupiah dalam operasi senyap tersebut.

“Tim juga menyita barang bukti seperti uang dalam bentuk rupiah, dollar Amerika, dan Poundsterling, jika dirupiahkan sekira Rp1,6 miliar,” ujarnya.

Dia menyebut uang Rp1,6 miliar yang disita tersebut bukan merupakan penyerahan pertama.

“Artinya, kegiatan tangkap tangan ini adalah bagian dari beberapa atau dari sekian penyerahan sebelumnya."

"Jadi sebelum kegiatan tangkap tangan ini diduga sudah ada penyerahan-penyerahan lainnya,” kata Budi Prasetyo.

Dia menjelaskan, uang dalam pecahan rupiah disita di Riau, sedangkan uang dalam pecahan Dollar AS dan Poundsterling di rumah Abdul Wahid.

“Untuk uang-uang dalam bentuk Dollar dan Poundsterling di Jakarta, di salah satu rumah milik saudara Gubernur Riau Abdul Wahid,” ujarnya.

Budi Prasetyo menambahkan, Pimpinan KPK dan jajarannya sudah menggelar gelar perkara atau ekspose untuk menentukan tersangka terkait OTT. 

KPK, kata dia, akan mengumumkan para tersangka dan konstruksi perkara pada Rabu (5/11/2025).

“Namun berapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja, kami akan sampaikan dalam konferensi pers,” ucap dia.

Baca juga: Segini Kekayaan Abdul Wahid Gubernur Riau Kena OTT KPK, Utang Rp 1,5 Miliar di LHKPN

• Duka Warga Boja Kendal: Ibu Tewas Membusuk, Kakak Beradik Nyaris Sebulan Cuma Minum Air Putih

Respon Cak Imin

Salah satu kader terbaik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terjaring KPK pada Senin (3/11/2025) malam. 

Dia adalah Abdul Wahid, kader PKB yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Riau.

Dia dilantik menjadi Gubernur bersama wakilnya SF Hariyanto pada Februari 2025 atau saat ini pemerintahannya baru berjalan delapan bulan.

Dari informasi awal KPK, Gubernur Riau tersebut terjaring bersama dengan sembilan orang lainnya. Dugaan awal, ini berkaitan dengan proyek yang ada di Dinas PUPR Provinsi Riau.

Mendengar kabar terjaringnya Abdul Wahid dalam OTT KPK, Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin pun buka suara. 

Cak Imin mengatakan, PKB saat ini masih menunggu pernyataan resmi dari KPK.

"Kami tunggu apa yang disampaikan KPK. Kami menunggu saja," ujar Cak Imin seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (4/11/2025).

Dia juga belum mengeluarkan instruksi apapun kepada kader PKB terkait Abdul Wahid yang terjaring OTT lembaga antirasuah itu.

"Tentu kami lihat dulu. Belum ada instruksi apapun," kata Cak Imin.

Delapan Bulan Menjabat

Gubernur Riau Abdul Wahid ditangkap dalam OTT KPK pada Senin (3/11/2025) malam. Selain Abdul Wahid, sembilan orang lainnya juga turut diamankan dalam operasi tersebut.

Penangkapan ini terjadi hanya delapan bulan setelah Abdul Wahid dilantik sebagai Gubernur Riau pada Februari 2025.

Abdul Wahid lahir di sebuah dusun bernama Anak Peria, Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada 21 November 1980.

Tak lama setelah kelahirannya, Abdul Wahid diboyong oleh orangtuanya ke Desa Sei Simbar, Kecamatan Kateman, yang masih berada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dia merupakan anak ketiga dari enam bersaudara.

Tak banyak informasi mengenai kedua orangtuanya, kecuali bahwa sang ayah meninggal ketika Abdul Wahid berusia 10 tahun.

Abdul Wahid menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Sei Simbar dan lulus pada 1994.

Dia kemudian melanjutkan ke MTs Sei Simbar dan menamatkannya pada 1997.

Setelah itu, Wahid pergi ke ibu kota kabupaten, Tembilahan untuk melanjutkan pendidikan di MA Tembilahan.

Namun belum lama bersekolah di sana, Abdul Wahid diajak oleh kakak sepupunya untuk mondok di Pondok Pesantren Ashhabul Yamin, Lasi Tuo, Kecamatan Ampek Angkek Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Setelah menuntaskan pendidikan di pondok pesantren, Wahid kembali ke Provinsi Riau dan melanjutkan kuliah S1 di IAIN SUSKA Riau (kini UIN SUSKA Riau) pada Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Agama Islam.

Selama menempuh pendidikan tinggi, Abdul Wahid mulai aktif di dunia politik dan menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang hingga kini masih menaungi karier politiknya.

Baca juga: KPK Turun Gunung di Kudus: Bongkar 8 Poin Kritis Mulai Anggaran hingga Pengadaan Barang dan Jasa

• Berikut Identitas 6 Mahasiswa KKN UIN Walisongo Korban Hanyut di Sungai Genting Kendal: 3 Tewas

Karir Politik Abdul Wahid 

Sebelum terjun ke dunia politik, Abdul Wahid menjabat sebagai direktur salah satu perusahaan pada 2002.

Di tahun itu pula, dia pun memilih bergabung dengan PKB. Seusai bergabung, Abdul Wahid memperkaya pengalaman berorganisasinya dengan menjadi Wakil Sekretaris PC HMI periode 2002–2003, menjadi Wakil Sekretaris DPW PKB Riau pada 2002–2004 dan 2004–2009.

Pada 2009, Abdul Wahid berhasil melenggang ke DPRD Provinsi Riau dan ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Gabungan.

Setelah menghabiskan satu periode, Abdul Wahid Kembali maju di Pemilu 2014 dan berhasil meraih suara. Abdul Wahid kemudian ditunjuk menjadi Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Riau periode 2009 hingga 2014 dan 2014 hingga 2019.

Pada puncak karirnya di PKB, Abdul Wahid telah menjadi Ketua DPW PKB Provinsi Riau 2011–2021 dan 2021–sekarang.

Pada Pemilu 2019, Abdul Wahid memutuskan naik kelas dengan mencalonkan diri ke DPR RI dan sukses terpilih.

Abdul Wahid pun berangkat ke Senayan untuk menjadi salah satu politikus dari Provinsi Riau yang duduk sebagai legislator pusat.

Setelah itu, dia kembali maju dalam Pileg 2019 dan Abdul Wahid kembali terpilih sebagai Anggota DPR RI masa bakti 2019 hingga 2024.

Seusai menyelesaikan tugas sebagai anggota DPR RI selama lima tahun di Senayan, Abdul Wahid kembali mengikuti pentas politik pada 2024 dan menjadi caleg peraih suara terbanyak untuk DPR RI.

Namun dia memilih melanjutkan pertarungan di Pilkada sebagai calon Gubernur Riau menggandeng mantan Pj Gubri sekaligus Sekdaprov Riau SF Hariyanto sebagai calon Wakil Gubernur Riau.

Pasangan ini berhasil meraih 1.224.193 suara, mengantarkan keduanya duduk di kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Keduanya dilantik pada Februari 2025. (*)

Sumber Kompas.com