Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Upah Minimum 2026

Jadwal Baru Pengumuman UMP Jateng 2026 dan UMK 35 Kab/Kota Se-Jawa Tengah

Tayang: Jumat, 21 November 2025 19:55 WIB

Editor: Awaliyah P

lihat foto

Jadwal Baru Pengumuman UMP Jateng 2026 dan UMK 35 Kab/Kota Se-Jawa Tengah

tribunjateng.com

ILUSTRASI UANG - Penetapan UMP Jateng 2026 mundur. Pemerintah pusat belum terbitkan PP baru, sementara kenaikan UMP kini ditentukan masing-masing daerah.

Baca Selanjutnya:

Gempa Terkini Jumat 21 November 2025 Malam Ini di Gunungkidul Jogja, Baru Terjadi, Info BMKG di Sini

Jadwal Baru Pengumuman UMP Jateng 2026 dan UMK 35 Kab/Kota Se-Jawa Tengah

Ringkasan Berita:

Jadwal UMP Jateng 2026 bergeser menjadi 8 Desember karena regulasi pusat belum terbit.

Pemerintah pusat tidak lagi menetapkan angka kenaikan UMP seperti tahun lalu.

Penentuan upah minimum 2026 diserahkan ke daerah dengan kewenangan lebih besar bagi Dewan Pengupahan.

TRIBUNJATENG.COM - Rencana pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2026 yang sebelumnya diperkirakan berlangsung pada 21 November 2025 dipastikan mundur.

Pemerintah pusat belum menuntaskan regulasi baru soal pengupahan, sehingga daerah belum dapat menetapkan upah minimum.

Hal itu dikonfirmasi setelah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bertemu dengan perwakilan pengusaha di kantornya, Kamis (20/11/2025).

• BREAKING NEWS, Bos PSIS Semarang Tunjuk Jafri Sastra Pelatih Mahesa Jenar

Pertemuan tersebut digelar untuk menyerap masukan menjelang penetapan UMP dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2026.

Luthfi menegaskan bahwa kebijakan pengupahan bukan kewenangan daerah sepenuhnya.

"Pengupahan merupakan program strategis nasional, sehingga baik provinsi maupun kabupaten/kota harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat," ujar Luthfi dikutip Tribunjateng.com dari jatengprov.go.id.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, mengungkapkan bahwa sampai saat ini regulasi teknis penetapan upah minimum belum diterbitkan.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sedang disusun Kementerian Ketenagakerjaan masih dalam tahap uji publik.

"Kami masih menunggu PP tersebut turun sebagai dasar penetapan upah minimum," kata Aziz.

Dalam draf RPP yang beredar, pemerintah pusat menjadwalkan penetapan UMP dan UMSP pada 8 Desember 2025.

Kemudian, pada 15 Desember 2025, disusul pengumuman upah minimum kabupaten/kota (UMK) serta upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

"Finalnya nanti seperti apa, itu yang kita tunggu untuk pembahasan upah minimum 2026," jelas Aziz.

Kenaikan UMP Tak Lagi Diputuskan Pusat

Berbeda dengan tahun lalu ketika pemerintah pusat menetapkan kenaikan UMP 2025 secara seragam sebesar 6,5 persen, penentuan UMP 2026 tidak lagi berada di tangan pemerintah pusat.

Menaker Yassierli menjelaskan bahwa pihaknya tengah merampungkan PP baru tentang pengupahan yang memberi ruang lebih besar bagi daerah.

Dalam aturan yang sedang disusun itu, tidak ada lagi angka kenaikan tunggal untuk seluruh provinsi.

Pemerintah menilai setiap daerah memiliki kondisi ekonomi yang berbeda, sehingga besaran kenaikan harus disesuaikan dengan situasi lokal.

Selain itu, Dewan Pengupahan daerah mendapat porsi kewenangan yang lebih besar dalam menetapkan formula upah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan mekanisme baru ini, pengumuman UMP sepenuhnya akan menjadi kewenangan masing-masing kepala daerah.

Pembahasan dengan Serikat Pekerja dan Pengusaha

Aziz menambahkan, sejauh ini Pemprov Jateng telah membangun komunikasi dengan serikat pekerja, pengusaha, dewan pengupahan, hingga Satgas PHK.

Pertemuan dengan gubernur juga menghasilkan sejumlah masukan dari pengusaha terkait persiapan penetapan upah minimum.

Salah satu isu yang mengemuka adalah penyusunan upah minimum sektoral.

Penetapan UMSP wajib dilakukan gubernur berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi, namun detail teknisnya masih memerlukan kejelasan tambahan.

Menurut Aziz, ada beberapa parameter yang harus dipenuhi, seperti klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), jumlah perusahaan, tingkat risiko pekerjaan, kebutuhan spesialisasi, hingga beban kerja.

Pemprov Jateng berharap RPP yang akan dibahas pada sarasehan nasional 25 November mendatang memberikan penjelasan yang lebih rinci.

Apindo: Komit Menjalankan Aturan Pemerintah

Ketua Apindo Jawa Tengah, Frans Kongi, menegaskan bahwa pengusaha siap mengikuti ketentuan pemerintah mengenai kenaikan upah minimum.

Namun, ia menyoroti aturan terkait upah minimum sektoral.

Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa sektor dengan risiko tinggi dan membutuhkan keahlian khusus memang berhak mendapat perlakuan berbeda.

"Kalau nantinya itu masuk dalam peraturan pemerintah, tentu akan kami jalankan. Tetapi kami tidak menginginkan sektor-sektor biasa ikut dibuatkan UMSK. Untuk pekerjaan spesifik saja, upah mereka memang sudah lebih tinggi," katanya.