Tampang Bobby Asia ASN Urusan KB Jadi Jampidsus Gadungan, Ternyata Mau Jadi Makelar Kasus

TRIBUNJATENG.COM - Seorang pria bernama Bobby Asia membuat heboh setelah menyamar sebagai jaksa dan masuk ke lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan (Kejati Sumsel) di Palembang.

Aksi penyamaran tersebut terbongkar saat petugas keamanan mencurigai gerak-geriknya yang tidak sesuai dengan prosedur tamu di kantor kejaksaan.

Dalam video yang beredar luas sejak Senin (6/10/2025), terlihat Bobby mengenakan seragam cokelat khas kejaksaan lengkap dengan atribut resmi seperti lambang Kejaksaan RI, tanda pangkat, dan pin jabatan.

Ia bahkan mengaku berasal dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, petugas menemukan fakta mengejutkan: Bobby bukan jaksa, melainkan seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja sebagai Staf UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Way Kanan, Lampung.

UPTD ini adalah unit kerja teknis di tingkat daerah.

Umumnya di bawah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di tingkat Kabupaten/Kota.

Bertugas melaksanakan operasional program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) langsung di lapangan, seringkali mencakup wilayah kecamatan. 

Sebagai kepanjangan tangan dari Dinas/Badan di tingkat Kabupaten/Kota (yang sering disebut Dinas P2KB, Dinsos P3AP2KB, atau nama sejenis), tugas utama UPTD P2KB adalah memastikan program-program pengendalian penduduk dan KB berjalan efektif hingga ke tingkat akar rumput.

Kedatangan Bobby ke Kejati Sumsel didampingi warga sipil berinisial ESB.

Tujuan Bobby Asia menyamar sebagai jaksa untuk memeras pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan.

Modus menawarkan bantuan penyelesaian kasus korupsi.

Jarak Way Kanan, lokasi Bobby bertugas, ke Kejati Sumsel sekitar 180 kilometer atau harus menempuh perjalanan 5 jam menggunakan mobil.

Kini Bobby dan ESB telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.

As Pidsus Kejati Sumsel, Adhryansyah, menerangkan kedua tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang.

"Ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-21/L.6.5/Fd.2/10/2025 tanggal 07 Oktober 2025," tuturnya, dikutip dari TribunSumsel.com.

Awalnya Bobby mengaku berasal dari Kejaksaan Agung RI.

Ia klaim dapat menyelesaikan permasalahan orang-orang yang tersangkut Tindak Pidana Korupsi di Sumsel.

"Dan tersangka ESB yang merupakan warga sipil turut serta dengan tersangka BA untuk melakukan perbuatan tersebut," imbuhnya.

Akibat perbuatannya, tersangka dapat dijerat pasal berlapis yakni Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Kemudian Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

"Adapun para saksi yang sudah diperiksa sampal saat ini kurang lebih berjumlah 5 orang," lanjutnya.

Asisten Inteljen Kejati Sumsel, Totok Bambang Sapto, menyatakan sejumlah barang bukti diamankan dari tangan Bobby yakni ponsel, KTP, Kartu Pegawai, KTA, name tag, baju Gamjak Kejaksaan.

Asintel adalah kepala bidang intelijen di Kejaksaan Tinggi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di wilayah hukumnya.

Tugas pokok Asintel yakni penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk mendukung penegakan hukum (preventif maupun represif).

Pihaknya tidak menolerir tindakan yang mencoreng integritas Lembaga Penegak Hukum khususnya Kejaksaan.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Jaksa atau Lembaga Penegak Hukum Lainnya dan segera melaporkan kejadian mencurigakan ke pihak berwenang," katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribun Sumsel