Kanwil Kemenham Jateng Raih Penghargaan Serapan Anggaran Tercepat Kedua Nasional

TRIBUNJATENG.COM, Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Jawa Tengah menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. 

Kanwil Kemenham Jateng berhasil meraih penghargaan sebagai Kanwil dengan serapan anggaran tercepat kedua pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pelayanan dan Kepatuhan HAM Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, dalam kegiatan Penyusunan Laporan Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Movenpick Hotel Jakarta City Center, Senin (10/11).

Acara tersebut menjadi ajang apresiasi bagi kantor wilayah Kemenham di seluruh Indonesia yang berhasil melaksanakan penyerapan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung program-program pelayanan dan kepatuhan HAM.

Kepala Kantor Wilayah Kemenham Jawa Tengah, Mustafa Beleng, menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut.

“Capaian ini bukan hanya tentang seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi bagaimana setiap rupiah digunakan secara cepat dan tepat sasaran untuk mendukung P5HAM di Jawa Tengah. Ini bukti bahwa tim PDK HAM Jateng bekerja dengan perencanaan matang dan komitmen tinggi terhadap kinerja,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang PDK HAM Kanwil Kemenham Jateng, Septian Asriwanto, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh tim.

“Penghargaan ini buah dari dedikasi dan kolaborasi seluruh jajaran. Kami akan terus berkomitmen menjaga akuntabilitas, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Selain Kanwil Kemenham Jateng, penghargaan serapan anggaran tercepat pertama diraih oleh Kanwil Kemenham Papua Barat, sementara posisi ketiga diraih oleh Kanwil Kemenham Sumatera Utara.

Capaian Kanwil Kemenham Jawa Tengah ini menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi hasil, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. (***)