Setelah Viral Guru Banting Nasi Kotak, Dugaan Pungli Ratusan Juta Diungkap, Kepsek Dicopot

TRIBUNJATENG.COM - Dugaan pungli ratusan juta rupiah terungkap pasca-viral seorang guru honorer membanting nasi kotak.

Guru yang melakukan tindakan membanting nasi kotak dan temannya diberhentikan, sementara kepala sekolah dicopot dari jabatannya.

Kisruh guru banting nasi kotak ini terjadi di SD Negeri 021 Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

Baca juga: Klarifikasi Deni Sister Hong Lombok MUA Pria yang Pakai Jilbab, Kagum dengan Jilbab

• Daftar 5 Benda yang Membuat Rumah Dipenuhi Energi Negatif, Segera Singkirkan!

Setelah seorang guru honorer berinisial YH menjadi sorotan publik.

Rekaman video yang beredar luas menunjukkan YH melemparkan sebuah nasi kotak di depan para guru dan murid, tepat di halaman depan kelas.

Insiden tersebut berlangsung pada Senin (10/11/2025), sesaat setelah kegiatan sosialisasi anti-perundungan yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Kampar bersama Dinas Pendidikan setempat.

Dalam video itu, sejumlah siswa terlihat terdiam menyaksikan suasana tegang yang tiba-tiba pecah.

“Nasi ini bukan nasi MBG. Tapi hadiah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, setelah sosialisasi bullying,” kata YH kepada wartawan, dikutip dari Kompas.com.

YH menjelaskan bahwa tindakan membanting kotak makanan itu dipicu perbedaan pendapat mengenai cara pendistribusian nasi kotak.

Ia mengusulkan pembagian dilakukan di dalam kelas agar lebih tertib, sementara beberapa guru lain mendesak agar makanan itu langsung dibagikan saat itu juga.

“Alasan kami membanting karena para guru meminta agar diberikan cepat. Setelah saya banting itu, guru tidak terima dengan sikap saya,” jelasnya.

Pihak sekolah belum memberikan klarifikasi resmi ketika video tersebut menghebohkan dunia maya.

Munculnya Dugaan Pungli 

Dua hari setelah kejadian, tepatnya Rabu (12/11/2025), ratusan orang tua dan siswa mendatangi sekolah untuk menggelar demonstrasi.

Awalnya, aksi itu bertujuan menuntut penindakan atas perilaku guru yang dianggap tidak pantas.

Namun protes tersebut justru berkembang menjadi pengungkapan dugaan pungutan liar (pungli) yang selama ini mereka rasakan.

Dalam aksi terbuka itu, para wali murid mengungkapkan berbagai jenis pungutan, antara lain:

Iuran tanah timbun: Rp 50.000 per orang tua

Iuran penghijauan: Rp 35.000 per siswa

Potongan Program Indonesia Pintar (PIP): Rp 50.000

Pembelian buku Tes Kemampuan Akademik (TKA)

Uang masuk sekolah tanpa kwitansi, nominal berbeda tiap anak

Biaya seragam siswa baru antara Rp 1 juta – Rp 3 juta

Seorang wali murid mengungkap bahwa total pungutan yang mereka keluarkan bisa mencapai jumlah yang sangat besar.

“Jumlah siswa banyak di sini, ada 1.000. Jadi kalau dikumpulkan semua bisa ratusan juta,” ujarnya kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (14/11/2025).

“Belum lagi uang masuk murid baru dari satu juta sampai tiga juta. Alasannya untuk bayar seragam,” tambahnya.

Wali murid lain, Elnawati, menyebut pungutan tersebut tidak pernah melalui mekanisme rapat komite.

“Tidak ada pertanggungjawaban. Rapat hanya formalitas saja,” kata dia.

Kepsek Dicopot

Menanggapi protes besar-besaran tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar segera turun tangan.

Kepala Disdik Kampar, Siti, menyampaikan keputusan tegas: Kepala Sekolah Aspinawati Harahap dicopot dari jabatannya. Ia dinilai menjalankan kepemimpinan yang arogan dan tidak transparan.

“Kepala sekolah yang mengadu ke kami diintimidasi. Mau tidak mau, dengan berat hati saya sampaikan bahwa kepala sekolah dicopot dari jabatannya,” ujar Siti pada Rabu (12/11/2025).

Selain kepala sekolah, dua guru honorer juga diberhentikan:

Yon Hendri — guru yang viral karena membanting nasi kotak
Reza Arya Putra — guru honorer lain yang turut terseret dalam persoalan internal

“Kami mendapat banyak keluhan dari wali murid terhadap kedua tenaga pendidik tersebut,” tambah Siti.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), SDN 021 Tarai Bangun memiliki 995 siswa: 505 laki-laki dan 490 perempuan.

Pada tahun 2025, terdapat 226 penerima PIP dengan total dana Rp 75.825.000, turun dari tahun 2024 yang mencapai 267 penerima dengan anggaran Rp 117.900.000.

Ombudsman Riau Turun Tangan

Kasus dugaan pungli di SD Negeri 021 Tarai Bangun kini menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau. 

Kepala Ombudsman Riau, Bambang Pratama, menegaskan bahwa pihaknya siap menelusuri dugaan pemotongan dana PIP dan pungutan lain.

“Mengenai dugaan pemotongan PIP itu, Ombudsman akan turun,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

Menurut Bambang, praktik pungutan ilegal tidak boleh dibiarkan, apalagi terkait layanan pendidikan dasar.

“Masalah pemotongan dan pungutan berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pendidikan. Hal seperti ini harus tuntas dan tidak boleh dibiarkan,” katanya.

Ombudsman akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kampar, mulai dari Bupati hingga Inspektorat dan Disdikpora.

Ia meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan menyeluruh. Jika ditemukan unsur pidana, kasus itu akan diserahkan kepada penegak hukum.

“Kalau pelanggaran administrasi, diberi sanksi administrasi. Kalau ada unsur pidananya, serahkan ke penegak hukum,” ujar Bambang. (Kompas.com)