Transfer Daerah Dipangkas Rp194 Miliar, Pemkot Pekalongan Seleksi Ketat Program Pembangunan

Pemerintah daerah, harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

"Tidak semua usulan warga bisa langsung kita penuhi sekaligus. Ada yang bisa direalisasikan, ada yang bertahap, bahkan ada juga yang harus dihilangkan karena keterbatasan anggaran," tegasnya.

Keterbatasan anggaran tersebut juga, berdampak pada sejumlah kebijakan terkait aparatur pemerintah daerah. Hingga menjelang Lebaran tahun ini, kejelasan mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PPPK paruh waktu masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

"Untuk THR PPPK paruh waktu juga belum ada kejelasan, karena aturannya dari pusat memang belum keluar. Kita harus merujuk pada arahan pemerintah pusat," katanya. (Dro)

Baca juga: Wali Kota Pekalongan Aaf : ASN Golongan I–II Layak Dapat Perhatian