IAKMI Dorong Peran Ahli Kesehatan Masyarakat Dukung Program Astacita Presiden

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Percepatan penanganan stunting, tuberkulosis (TB), dan zoonosis membutuhkan peran aktif ahli kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dede Supratman, yang menilai tenaga kesehatan masyarakat memiliki kontribusi strategis dalam memperkuat implementasi program-program unggulan pemerintah sesuai Astacita Presiden.

Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Pratikno, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Wakil Menteri Kesehatan, Rektor Undip Prof Suharnomo, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof Ali Ghufron Mukti.

Baca juga: Pemkab Tegal Perkuat Layanan Darurat 112, Kasus Tertangani Naik Jadi 210 Sepanjang 2025

Baca juga: Satlantas Polres Pekalongan Tebar Kebaikan Lewat Program Jumat Berkah

Ketua Umum IAKMI, Dede Supratman, mengatakan bahwa forum ilmiah ini menjadi wadah penting bagi para ahli kesehatan masyarakat untuk ikut memperkuat implementasi program-program unggulan pemerintah yang tertuang dalam Astacita Presiden.

Beberapa program yang dibahas di antaranya adalah cek kesehatan gratis, makanan bergizi gratis, serta penanggulangan tuberkulosis (TB), penanganan stunting, hingga zoosis.

Menurut Dede, berbagai program tersebut hanya akan berhasil jika didukung oleh peran aktif tenaga kesehatan masyarakat yang memiliki kapasitas dan sebaran yang luas di Indonesia.

“Ahli kesehatan masyarakat jumlahnya cukup banyak. Kampusnya lebih dari 200 program studi di seluruh Indonesia, dan lulusannya sudah mencapai lebih dari 100 ribu orang. Mereka bisa berperan besar dalam mobilisasi masyarakat untuk cek kesehatan gratis dan memastikan tata laksana rujukan berjalan dengan baik,” ungkap Dede saat ditemui tribunjateng.com dalam Workshop Pra-FIT IAKMI di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro (Undip), Jumat (31/10/2025).

Ia menambahkan, dalam konteks program makan bergizi gratis, keberadaan tenaga kesehatan masyarakat juga sangat penting untuk memastikan keamanan pangan dan mencegah terjadinya kasus keracunan makanan.

“Kita tahu banyak kasus keracunan makanan. Dengan hadirnya tenaga kesehatan masyarakat yang memiliki kapasitas di bidang gizi, kesehatan lingkungan, dan epidemiologi, kita berharap kasus seperti itu bisa diminimalisir bahkan dihilangkan,” lanjutnya.

Selain itu, Dede menyoroti bahwa Undang-undang Kesehatan yang baru mengamanatkan tenaga kesehatan harus berasal dari pendidikan vokasi dan profesi. Karena itu, IAKMI mendorong agar pendidikan profesi kesehatan masyarakat segera diakui secara resmi oleh pemerintah. 

“Standar kompetensi dan standar profesi sudah kami buat, tapi belum ditandatangani oleh Pak Menteri. Kami mohon agar segera ditetapkan, supaya kampus-kampus bisa membuka pendidikan profesi dan tenaga kesehatan masyarakat dapat bekerja optimal di lapangan,” ujarnya.

Terkait pemerataan tenaga kesehatan, IAKMI juga menyatakan siap mengisi kekosongan tenaga di daerah terpencil dan perbatasan. 

Selama ini, kata Dede, distribusi tenaga kesehatan masyarakat masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan Pulau Jawa.

“Kami siap untuk melengkapi kekosongan tenaga kesehatan, terutama tenaga gizi dan kesehatan masyarakat. Kami berharap tenaga kesehatan ini tidak hanya ada di Puskesmas, tapi juga sampai ke tingkat desa. BPJS juga diharapkan dapat memperluas dukungan pembiayaan sampai ke tingkat desa agar promosi kesehatan bisa berjalan maksimal,” paparnya.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa tiga masalah besar yang menjadi tantangan utama bangsa saat ini adalah stunting dan tuberkulosis (TB), dan zoonosis.