Halaqoh Pesantren UIN Saizu 2025 Dorong Penguatan Kelembagaan dan Pembentukan Dirjen Pesantren

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO -  Ma'had Al-Jami'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto menyelenggarakan Halaqoh Pesantren bertema “Penguatan Kelembagaan Pendirian Direktorat Jenderal Pesantren” di Hall Perpustakaan UIN Saizu, Selasa (18/11/2025).

Kegiatan yang berlangsung pukul 14.30–16.20 WIB ini menghadirkan para pengasuh pondok pesantren mitra UIN Saizu Purwokerto serta dua narasumber utama dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah dan Kementerian Agama RI.

Acara dibuka secara resmi oleh Rektor UIN Saizu Purwokerto, Prof Ridwan. Acara ini digelar sebagai upaya memperkuat peran pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sekaligus mendorong lahirnya kebijakan strategis bagi masa depan kelembagaan pesantren di Indonesia.

Menurut Prof. Ridwan, kegiatan Halaqoh Pesantren ini menegaskan kembali peran pesantren sebagai fondasi pendidikan Islam yang otentik, warisan sejarah perjuangan bangsa, dan lembaga strategis yang harus terus diperkuat dalam era global.

"Dengan dukungan pemerintah, akademisi, dan masyarakat, pesantren diharapkan mampu tumbuh menjadi lembaga pendidikan yang adaptif, unggul, dan berdaya saing global tanpa kehilangan ciri khas keilmuan Islam Nusantara," harapnya.

Dalam kesempatan itu, Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah, K.H. Ubaidillah Shadaqah, memaparkan materi bertajuk Penguatan Kebijakan dan Tantangan Pondok Pesantren. Ia menegaskan kembali pentingnya keberadaan pesantren sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Menurutnya, pesantren masih menghadapi berbagai tantangan internal, mulai dari persepsi publik, keterbatasan fasilitas, hingga pengelolaan santri dalam jumlah besar. “Pesantren adalah aset pendidikan bangsa yang harus dijaga kredibilitasnya,” tegas Kiai Ubaidillah.

Ia juga menyoroti isu kesehatan santri, khususnya tingginya angka anemia pada santri perempuan yang berdampak langsung pada kualitas belajar. Ia menekankan pentingnya program nutrisi, pemeriksaan kesehatan rutin, serta fasilitas kesehatan yang memadai.

Selain itu, ia menekankan perlunya penguatan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan agama dan umum*, serta perluasan jangkauan internasional agar model pendidikan pesantren semakin dikenal di tingkat global.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pendidikan Ma'had Aly Direktorat Pesantren Direktorat Jendral Pendidikan Islam KEMENAG RI,  Dr. Mahrus el Mawa menegaskan, penguatan pesantren membutuhkan langkah strategis dan reformasi struktural. 

Salah satunya adalah urgensi pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren sebagai lembaga khusus yang mengatur fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan pesantren secara lebih efektif. 

Menurutnya, jumlah pesantren dan santri di Indonesia terus meningkat, tetapi pendataan dan tata kelola belum sepenuhnya optimal. “Kita membutuhkan sistem yang lebih tertata untuk mengelola pendidikan pesantren, termasuk pendataan dan standarisasi layanan,” ujar Dr. Basnang.

Ia juga menjelaskan potensi perluasan jejaring internasional melalui program gelar ganda (double degree) dan kolaborasi akademik dengan universitas luar negeri, seperti Malaysia. 

Dr. Basnang menegaskan bahwa pesantren harus tetap mempertahankan identitas budaya dan tradisi keilmuan Islam Nusantara meskipun melakukan ekspansi global.

Dari kedua materi, beberapa rekomendasi kunci mengemuka: