Bukan Sekadar Serap Anggaran, UIN Walisongo Orientasikan Manajemen BLU untuk Kualitas Layanan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG — UIN Walisongo Semarang mengakhiri rangkaian kegiatan Sekolah Manajemen Badan Layanan Umum (BLU) dengan sesi pendalaman materi dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU Kementerian Keuangan RI, Selasa (12/5/2026).

Sesi penutup ini menyoroti strategi menjaga keseimbangan antara fleksibilitas layanan dan kepatuhan regulasi demi mewujudkan kemandirian kampus.

Dua narasumber utama dari PPK-BLU hadir secara daring, yakni Destin Praditya dan Anisah Alfada.

Keduanya memaparkan bahwa status BLU memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi instansi pemerintah yang melakukan layanan masyarakat, namun tetap dalam koridor akuntabilitas yang ketat.​

Manajemen Kas: Mengubah Idle Cash Menjadi Produktif

​Dalam paparannya, Destin Praditya menekankan pentingnya pengelolaan kas yang aktif dan sehat secara manajerial.

Menurutnya, pemimpin BLU memiliki kewenangan strategis untuk mengelola likuiditas agar dana yang ada tidak berhenti menjadi uang menganggur (idle cash).

​”Pemimpin BLU menetapkan maksimal saldo buffer kas guna mengurangi idle cash. Dana yang belum digunakan harus didorong untuk produktif melalui investasi jangka pendek maupun panjang, seperti penempatan pada deposito jangka pendek atau deposito on hold jika memerlukan likuiditas tinggi,” jelas Destin.

​Ia juga menjelaskan struktur rekening BLU yang terbagi menjadi rekening operasional, dana kelolaan, dan pengelolaan kas, yang bertujuan agar arus kas masuk dan keluar terpantau secara transparan dan sesuai peruntukannya.

Fleksibilitas Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas

​Sementara itu, Anisah Alfada memaparkan bahwa orientasi manajemen BLU harus bergeser dari sekadar penyerapan anggaran menjadi orientasi kinerja.

Sebagai contoh, dalam pengadaan IT, indikator keberhasilannya bukan pada nominal belanja, melainkan pada kemudahan akses informasi bagi pengguna.

​”BLU diberikan fleksibilitas untuk menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta melakukan revisi RBA Definitif di tengah perjalanan jika terdapat perubahan program, asalkan tetap dilaporkan ke Kemenkeu. Semua ini harus bermuara pada laporan keuangan yang lengkap dan diaudit secara ganda, baik internal oleh SPI maupun eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP),” urai Anisah.

Dialog Kritis: Dari Peran Negara hingga Inovasi Bisnis
​Sesi tanya jawab menjadi bagian paling dinamis dalam pertemuan ini.

Prof. Muhyar melontarkan pemikiran kritis mengenai peran negara dalam mencerdaskan bangsa di tengah tren kenaikan biaya pendidikan.