Menakar Masa Depan Indonesia: Universitas Harkat Negeri dan Universitas Paramadina Gelar Diskusi

Ia memberikan penghargaan kepada Presiden Habibie yang mewarisi negara hampir runtuh rupiah anjlok lebih dari 80 persen, inflasi menembus 77 persen, perbankan kolaps namun memilih berkorban secara personal: menghentikan proyek IPTN, simbol identitas teknologinya selama bertahun-tahun, demi menjaga kredibilitas reformasi.

Dalam 17 bulan, Habibie melahirkan independensi Bank Indonesia, undang-undang antimonopoli, otonomi daerah, kebebasan pers, dan restrukturisasi perbankan melalui BPPN.

Ketika pertanggungjawaban politiknya ditolak MPR, ia tidak melawan ia memilih mundur dan menghormati keputusan itu.

“Inilah hakikat kepemimpinan yang menyelamatkan institusi,” tegas Prof. Ikhsan.

Megawati melanjutkan estafet dengan kebijakan yang tidak populis namun terukur: menyelesaikan program IMF, memprivatisasi BUMN untuk menutup defisit, memperkuat Bank Mandiri, dan membereskan aset BPPN.

Hasilnya nyata inflasi satu digit, rupiah stabil, pertumbuhan kembali positif.

SBY kemudian memanen fondasi yang dibangun dua pendahulunya, mencatat pertumbuhan mendekati 7 persen bahkan di tengah krisis global 2008–2009.

Menurut Prof. Ikhsan, bahwa bahaya terbesar bagi Indonesia bukan krisis ekonomi itu sendiri, melainkan hilangnya kredibilitas.

Banyak negara jatuh bukan karena indikator awalnya buruk, tetapi karena denial, pelemahan institusi, dan hancurnya kepercayaan.

Begitu kepercayaan hilang, mekanisme saling memperkuat berjalan: biaya modal naik, nilai tukar melemah, investasi tertunda, pertumbuhan turun.

Ia menutup dengan empat agenda yang tidak bisa ditunda: memulihkan kredibilitas institusi independen, mempertahankan disiplin fiskal, menghentikan proyek prestisius yang tidak layak secara ekonomi, dan yang paling mendasar menghormati aturan main.

Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, menegaskan posisinya.

 “Tugas pemerintah adalah menjadi pemasok optimisme, sementara tugas pengamat adalah menjadi pemasok realisme dan realisme itu berlandaskan fakta, bukan opini,” tegas Wijayanto

Dari posisi itu, Wijayanto menyampaikan delapan catatan atas laporan The Economist yang ia nilai akurat dari sisi data.

Pertama, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP dikritik bukan semata karena besarnya anggaran, melainkan karena pola penyusunannya yang ia sebut reverse planning: keputusan diambil lebih dahulu, baru kemudian dicarikan landasan dan solusi atas kekurangannya.