Menakar Masa Depan Indonesia: Universitas Harkat Negeri dan Universitas Paramadina Gelar Diskusi

Jika karakter ini dibiarkan menjadi kebiasaan, Indonesia akan menghadapi lima hingga sepuluh tahun ke depan dengan penuh gejolak.

Kedua, tekanan fiskal sudah melampaui ambang kritis. Rasio pembayaran bunga utang pemerintah terhadap penerimaan negara mencapai 18,6 persen melampaui batas 15 persen yang lazim dijadikan acuan lembaga pemeringkat.

Jika rating Indonesia turun dari BBB ke BBB, suku bunga Surat Berharga Negara diperkirakan naik 1 persen, yang akan membebankan seluruh ekosistem pinjaman korporasi dan menekan pertumbuhan secara luas.

Ketiga, Wijayanto mengkritik keras cara pemerintah merespons laporan The Economist: pertukaran pernyataan yang berlangsung terbuka di hadapan publik internasional merupakan contoh nyata salah pilih kata dan salah pilih tempat.

Kritik yang semestinya direspons secara substantif justru dibalas dengan serangan personal yang merusak citra Indonesia.

Keempat, Danantara dikritik bukan karena tujuannya, melainkan karena kondisinya: lembaga baru tanpa visi dan misi yang jelas, tanpa SOP, namun langsung dibebani tanggung jawab sangat besar

“Seperti memberi beban berat kepada anak yang baru belajar berjalan,” ungkap Wijayanto.

Kelima, soal independensi Bank Indonesia. Wijayanto menyoroti burden sharing, di mana BI secara konsisten menjadi pembeli utama SBN di pasar primer.

Jika ini menjadi pola permanen bukan respons darurat seperti masa COVID maka independensi kebijakan moneter menjadi dipertanyakan.

Keenam, iklim berusaha telah mengalami pergeseran yang serius. “Iklim berusaha di Indonesia telah bertransformasi dari yang semula tidak pasti menjadi menakutkan. Sejumlah kasus kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh bisnis menciptakan efek jera yang luas. Hasilnya, para pelaku usaha cenderung menghindari industri bernilai tambah tinggi seperti manufaktur dan teknologi padahal industrialisasi adalah kunci kemakmuran,” tegasnya.

Ketujuh, penegakan hukum yang tidak konsisten dan terkesan selektif merusak kepercayaan terhadap sistem hukum sekaligus memperparah ketidakpastian iklim investasi.

Kedelapan, tidak adanya lagi kritik substantif dan perdebatan bermakna di lembaga legislatif dibaca Wijayanto sebagai musim dingin demokrasi tanda melemahnya fungsi check and balance yang paling kasat mata.

Wijayanto menyampaikan rekomendasi konkret yaitu dengan memperbaiki iklim usaha dengan mengurangi ketidakpastian regulasi; merespons lembaga pemeringkat secara konstruktif; mereformasi profil APBN dengan menggeser subsidi energi dari berbasis barang ke berbasis orang; mendorong Danantara bekerja profesional dan bebas dari politisasi; serta memperbaiki komunikasi publik secara menyeluruh.

Prof. Dr. R. Siti Zuhro, peneliti utama bidang politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), melengkapi analisis ekonomi dengan perspektif ilmu politik yang tak kalah tajamnya.

Ia membuka dengan pengingat historis: krisis besar Indonesia selalu bermula dari krisis ekonomi, bukan krisis politik. Situasi 1998 adalah buktinya ketika rupiah melemah dari sekitar 2.000 menjadi 15.000, sistem politik runtuh mengikutinya.

Kini, dengan rupiah mendekati angka 18.000, alarm itu patut diperhatikan dengan sangat serius.

“Demokrasi Indonesia belum runtuh secara tiba-tiba, tetapi tengah mengalami proses erosi yang perlahan dan justru karena itulah berbahaya. Yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa kemunduran ini dianggap normal. Masyarakat seolah terbiasa dan tidak lagi merasa perlu bereaksi,” tutur Prof. Siti Zuhro.

Gejala-gejalanya, menurut Prof. Siti, terlihat jelas: melemahnya oposisi hingga hampir tidak ada, pragmatisme partai, politik dinasti, sentralisasi kekuasaan, terkikisnya otonomi daerah, kriminalisasi kritik, dan politik yang bertumpu pada popularitas alih-alih pada institusi.

Inilah yang ia sebut bahaya laten demokrasi prosedural struktur formal pemilu dan parlemen tetap ada, tetapi substansi pengawasan dan partisipasi publik yang bermakna telah melemah. Kulit luarnya utuh, isinya keropos.

Prof. Siti juga menyoroti bagaimana kekuasaan politik kini semakin dikuasai oleh elit dan pemodal.

Berdasarkan penelitian di delapan provinsi, partai-partai politik sebagian besar telah kehilangan kemampuan kaderisasi yang terukur dan berbasis meritokrasi.

Yang terjadi sebaliknya adalah penguatan patronase dan patrimonialisme bukan sebagai warisan masa lalu, melainkan sebagai praktik yang secara aktif dipelihara dan dikembangkan.

Dari perspektif administrasi publik, ia mengangkat teori klasi bahwa tidak ada organisasi yang bisa sekaligus kaya struktur dan kaya fungsi.

Kabinet yang besar dengan berlapis-lapis wakil menteri, staf khusus, staf ahli, dan tenaga ahli justru menciptakan fragmentasi birokrasi yang membuat pelaksanaan program semakin tidak efektif. 

Ia membandingkan ini dengan Singapura, di mana birokrasi terlindungi dari intervensi politik dan berjalan secara profesional.

Prof. Siti menutup paparannya dengan menempatkan Indonesia pada persimpangan sejarah: menjadi negara demokrasi dengan pembangunan yang kuat, atau terperangkap sebagai demokrasi prosedural yang dikendalikan oleh elit ekonomi-politik.

Tanpa koreksi serius, Indonesia berisiko masuk ke dalam kondisi yang ia sebut sebagai “feeling state” negara yang tampak berfungsi di permukaan, namun mengalami disfungsi kelembagaan yang dalam.

Pada titik itu, pemulihan menjadi jauh lebih sulit.

“Jangan cuman bermanis-manis saja. Sudah di pinggir jurang, masih bilang baik-baik saja,” tegas Prof. Siti Zuhro.(***)