Anggaran Semarang Dipangkas Rp442 Miliar di 2026, Pemkot dan DPRD Putar Otak Genjot PAD

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang bakal menghadapi penurunan volume anggaran pada tahun 2026.

Hal ini terjadi menyusul kebijakan Pemerintah Pusat yang memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), nilai TKD turun dari sekitar Rp2,078 triliun pada 2025 menjadi Rp1,635 triliun pada 2026.

Baca juga: Ini Tuntutan Mahasiswa di Semarang Pada Evaluasi Kinerja Prabowo-Gibran

Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Semarang meminta agar Pemkot tak tinggal diam. 

Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diminta jadi fokus utama, namun tetap berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang, Danur Rispriyanto, menyebut penurunan anggaran sebenarnya tidak terlalu berdampak besar terhadap total APBD Kota Semarang.

“Sebenarnya pemangkasan ini tidak terlalu signifikan, info dari Bappeda seperti itu, karena APBD Kota hampir mencapai Rp6 triliun,” ujar Danur dihubungi Tribunjateng, Senin (20/10/2025).

Politikus Partai Demokrat ini menilai langkah Pemkot mengoptimalkan PAD sudah tepat, tetapi perlu dilakukan secara selektif sesuai karakteristik masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Jangan semua OPD dipukul rata. Dinas yang mengedepankan pelayanan ya harus memperbaiki pelayanannya dulu supaya pendapatannya ikut naik,” jelasnya.

Ia mencontohkan, pelayanan PDAM dan Trans Semarang bisa menjadi contoh konkret. 

Semakin baik layanannya, masyarakat akan terdorong menggunakan jasa lebih banyak, sehingga pendapatan meningkat.

“Misalnya PDAM, pembayaran minimalnya 10 meter kubik. Kalau layanan air tidak lancar 24 jam, tentu masyarakat enggan menambah penggunaan. Itu harus dibenahi,” tegasnya.

Sementara untuk sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan, menurut Danur, justru perlu terus dimaksimalkan karena sifatnya tidak langsung membebani masyarakat.

“Pajak dari hotel, restoran, itu sudah berjalan baik. Tinggal retribusi parkir yang perlu dibenahi, karena sampai sekarang belum maksimal,” pungkasnya.

Terpisah, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan Pemkot tengah menyiapkan langkah-langkah adaptif menghadapi penurunan TKD sebesar Rp442 miliar tersebut.