Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Semarang

Respon Rate Perusahaan Jadi Tantangan dalam SE 2026 di Semarang, BPS Gencarkan Sosialisasi

Response rate atau tingkat partisipasi perusahaan menjadi tantangan dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026.

Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: muh radlis
TRIBUNJATENG/Eka Yulianti Fajlin
SOSIALISASI SE 2026 - BPS Kota Semarang melakukan sosialisasi SE 2026, Selasa (4/11/2025). Kepala BPS Kota Semarang, Rudy Cahyono (tengah) dan Pengusaba Kota Semarang, Harjanto Halim (kanan) menjadi narasumber dalam sosialisasi. 


Pada SE 2026 mendatang, BPS akan menurunkan sekitar 2.300 petugas.

Kegiatan nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali itu mencakup seluruh usaha non-pertanian di Kota Semarang, mulai dari sektor pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, hingga jasa.


Menurut Rudi Cahyono, sensus ini penting untuk memetakan struktur perekonomian di daerah.

Dia berharap, partisipasi masyarakat dalam memberikan data secara riil. 


Sementara itu, Pengusaha Kota Semarang, Harjanto Halim menilai pentingnya pelaku usaha mendukung kegiatan sensus karena data yang dikumpulkan akan membantu pemerintah merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih akurat.


"Kita sih enggak masalah karena kita menyadari data ini digunakan untuk mendukung analisa kebijakan yang lebih jauh, baik di pusat maupun di daerah," ujarnya, saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Kegiatan Statistik 2025. 


Namun, dia mengakui masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki kesadaran penuh mengenai pentingnya data ekonomi.


Dia berujar, rendahnya tingkat respons bisa diatasi jika pemerintah mulai mengintegrasikan data antarinstansi seperti BPS, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Dinas Tenaga Kerja.


"Sebenarnya data itu sudah ada di kantor pajak dan Disnaker.

Kalau bisa disinkronkan, BPS tidak perlu mulai dari nol lagi," ujarnya.


Di sisi lain, dia juga menilai dinamika ekonomi yang cepat membutuhkan pembaruan data secara lebih rutin.

Menurutnya, sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun terlalu lama untuk mengetahui kondisi riil ekonomi masyarakat.

Dia mengusulkan agar pembaruan data ekonomi dilakukan lebih sering karena dinamika bisnis bergerak sangat cepat.


"Sekarang pergerakan ekonomi sangat cepat.

Harus mulai dipikirkan apakah sensus bisa dilakukan tiap tahun, atau setidaknya ada data pendukung di luar sensus," katanya.

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved