Respons Disnaker Kota Semarang Soal Tuntutan UMK 2026 Naik Jadi Rp 4,1 Juta

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang, Sutrisno menyebut pihaknya bersama Dewan Pengupahan Kota masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat terkait penetapan Upah Minimum Kota (UMK) maupun Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK).

Ia menyebutkan, proses pembahasan UMK 2025 tetap berjalan sambil menunggu arahan dari pemerintah pusat agar tidak melampaui kewenangan yang telah diatur dalam regulasi.

"Kami di Dinas Tenaga Kerja dan Dewan Pengupahan yang berpedoman pada putusan MK nomor 168/PUU-XXI/2023 Perihal Dewan Pengupahan dan pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa upah minimal sektoral kini diadakan kembali," kata Sutrisno, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, Pemerintah Kota Semarang telah menugaskan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) untuk melakukan kajian terkait kondisi riil di lapangan.

Hasil kajian tersebut, kata dia, menunjukkan sebagian sektor industri di Kota Semarang siap terhadap wacana penyesuaian upah, namun sebagian lainnya masih belum mampu menyesuaikan karena kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil.

"Dari kajian Brida itu kami juga sudah turun ke lapangan. Sebagian siap, sebagian tidak. Sebagian yang tidak, itu karena kondisi ekonomi di lapangan dan kegiatan-kegiatan itu sudah diarahkan yang lain," klaimnya.

Baca juga: Aksi Topo Pepe Buruh di Balaikota Semarang: Desak Wali Kota Tetapkan UMK 2026 Penuhi KHL

Terkait tuntutan buruh yang meminta kenaikan UMK hingga 4,1 persen, Sutrisno menyebutkan aspirasi telah disampaikan ke tingkat pusat.

Ia menyebut, pemerintah daerah tidak dapat menetapkan besaran kenaikan sebelum ada formula dan ketentuan resmi dari pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2023.

"Pemerintah daerah itu menunggu, karena kalau kita melampaui juga kita bisa kena sanksi karena tidak boleh melampaui kewenangan di situ," ujarnya.

Sebelumnya, Serikat buruh di Kota Semarang mengusulkan agar Upah Minimum Kota (UMK) Semarang tahun 2026 naik menjadi sekitar Rp4,1 juta.

Usulan ini disampaikan oleh Pimpinan Presidium yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Tengah (Abjat) Kota Semarang, Sumartono, dalam audiensi bersama DPRD Kota Semarang.

Menurut Sumartono, besaran itu dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) yang diusulkan menggunakan 100 persen KHL ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Ia menilai pendekatan tersebut perlu diterapkan untuk mengejar ketertinggalan upah Kota Semarang dibandingkan ibu kota provinsi lain.

"Kami menginginkan agar DPRD mendukung konsep kami dan menyampaikan itu kepada Wali Kota, baik tentang UMK maupun UMSK," kata Sumartono seusai audiensi, Senin (3/11/2025).

"Kalau dari serikat buruh, tentang menghitung UMK itu, nilai UMK Kota Semarang kami sudah menghitung dengan hasil sekitar Rp4.100.000," lanjutnya.

Ia menjelaskan, usulan ini juga bertujuan menjaga disparitas upah antarwilayah agar tidak terlalu lebar.

"Untuk menjaga disparitas upah ini biar tidak terlalu tinggi, maka kami meminta (penghitungan berdasarkan) 100 persen KHL, plus inflasi, plus pertumbuhan ekonomi itu dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk upah tahun 2026," terangnya.

Selain soal UMK, perwakilan buruh juga menyampaikan konsep Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK).

Serikat buruh berharap kajian mereka dapat langsung dijadikan dasar pembahasan di Dewan Pengupahan Kota Semarang.

Dalam usulannya, Abjat juga mengusulkan kenaikan tambahan untuk masing-masing sektor industri.

Sektor 1 diminta naik 6 persen di atas kenaikan UMK, Sektor 2 naik 4 persen , dan Sektor 3 naik 2?ri UMSK tahun sebelumnya.

"Katakanlah 5 % ditambah 6?rarti 11 % . Itu kelompok satu," sebutnya.

Ia berharap DPRD Kota Semarang dapat menyuarakan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Kota agar dijadikan acuan dalam penetapan UMK dan UMSK 2026.

Baca juga: UMK Semarang 2026: DPRD Buka Pintu Dialog! Buruh Siap Kawal Kenaikan Upah Ideal

Sementara itu, selain mendesak kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Semarang 2026 menjadi sekitar Rp4,1 juta, perwakilan buruh juga menyoroti kesejahteraan buruh yang dinilai masih jauh dari layak.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) Jawa Tengah, Karmanto mengatakan, pihaknya datang ke DPRD Kota Semarang untuk meminta perhatian serius dewan terhadap kondisi para pekerja di Kota Semarang.

"Alasan kami hari ini ke DPRD Kota Semarang tidak lain tidak kurang adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan buruh di Kota Semarang. Dan menjadi tugas pokok mereka dalam rangka bagaimana mengawasi pemerintah, yang kedua bagaimana mendorong agar kesejahteraan buruh di Kota Semarang ini semakin membaik," ungkapnya.

Ia menilai, beban hidup masyarakat terus meningkat seiring naiknya harga listrik dan pajak, sementara upah pekerja masih tertinggal dibandingkan kota-kota besar lain seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.

"Tentu isu-isu yang berkaitan dengan kenaikan listrik, pajak itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan kami menjadi korban atas kenaikan pajak kenaikan listrik," keluhnya.

Sementara itu, aspirasi buruh berlanjut dengan melakukan aksi Topo Pepe di depan Balaikota Semarang, Jalan Pemuda, Kamis - Jumat (6 - 7/11/2025).

Aksi ini dipimpin oleh Ahmad Zainudin, pegiat buruh Kota Semarang, sebagai bentuk keprihatinan sekaligus desakan agar Wali Kota Semarang segera menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Tahun 2026 dengan nilai yang mampu memenuhi kebutuhan hidup layak.

Dijelaskan, aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum berpihak kepada kaum buruh.

Pihaknya juga menyoroti upah minimum Kota Semarang masih menjadi yang terendah di antara kota-kota metropolitan di Indonesia.

"Kondisi kemiskinan saat ini tidak bersifat tetap atau permanen untuk selamanya. Ini menunjukkan adanya harapan dan kemungkinan bahwa situasi kemiskinan dapat berubah atau diatasi seiring waktu dan upaya. Untuk itu buruh menuntut Wali Kota untuk melakukan terobosan kebijakan perburuhan," ungkapnya. (*)