Berita Kabupaten Semarang
Jumat Perdana WFH di Pemkab Semarang, Pegawai Dinkes dan BPBD Tetap Full Ngantor
Pemkab Semarang mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH), Jumat (10/3/2026), namun hanya sebagian kecil dinas yang memilih WFH.
Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: deni setiawan
TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Pemkab Semarang mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH), Jumat (10/3/2026). Kendati demikian, sejumlah dinas masih tetap menjalankan aktivitas kerja secara penuh di kantor.
Seperti di Dinkes Kabupaten Semarang. Area parkiran nampak penuh.
Para pegawai juga beraktivitas seperti biasa. Mereka tetap bekerja di kantor.
Kepala Dinkes Kabupaten Semarang, Dwi Saiful Noor Hidayat mengatakan, seluruh pegawai di instansinya tidak menerapkan WFH.
130 pegawai tetap masuk kerja seperti biasa, termasuk bagian administrasi umum.
Baca juga: 5 Pegawai Pemkab Semarang Dipecat, Ada yang Terbukti Berbuat Asusila
"Seluruh pegawai Dinkes tidak ada yang WFH, semuanya masuk seperti biasa, termasuk bagian administrasi umum," ujarnya.
Dia menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena sebagian besar aktivitas berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
Termasuk, Puskesmas juga tetap berjalan seperti biasa. Petugas Puskesmas tidak ada yang WFH.
"Karena sebagian besar aktivitas di Dinkes adalah pelayanan. Jadi, tidak ada yang WFH," katanya.
Tak hanya Dinkes, BPBD Kabupaten Semarang juga tidak menerapkan WFH.
Kalakhar BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan Tribiantoro mengatakan, tidak menerapkan WFH karena tuntutan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
Seluruh personel tetap disiagakan penuh dengan sistem kerja 24 jam selama tujuh hari.
"Kami terapkan sistem tangguh 24/7 atau jam tujuh hari," ujarnya.
Menurut dia, langkah tersebut sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi kebencanaan. Apalagi, menghadapi fase perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan kerawanan tinggi.
"Ini juga untuk antisipasi saat ini fase perubahan iklim yang mempunyai potensi kerawanan yang tinggi," tambahnya.
Baca juga: Kecelakaan Truk di Silayur Semarang Terus Berulang, Dewan Desak Evaluasi Aturan Operasional
| 5 Pegawai Pemkab Semarang Dipecat, Ada yang Terbukti Berbuat Asusila |
|
|---|
| Siap-siap Seleksi Perangkat Desa, Pemkab Semarang Gandeng KPK, Buka 269 Formasi |
|
|---|
| Pendapatan Kabupaten Semarang Diproyeksikan Tembus Rp1,9 Triliun pada 2027 |
|
|---|
| Volume Sampah di Kabupaten Semarang Naik 13 Ton Perhari Selama Lebaran |
|
|---|
| 46 ASN Pemkab Semarang Tidak Ngantor di Hari Pertama Pasca Libur Lebaran |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jateng/foto/bank/originals/20260410-_-Parkir-Dinkes-Kabupaten-Semarang.jpg)