TOPIK
Pro Kontra RUU Pilkada
-
Sebagai komika yang kerap lantang mengkritik, Kiky Saputri dianggap menghilang karena diam dalam kaitannya pengawalan putusan MK tentang Pilkada 2024.
-
Substandi Perppu tersebut pada intinya mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari melalui DPRD menjadi pemilihan langsung.
-
Partai Gerindra tidak secara otomatis mengikuti sikap Partai Golkar yang menolak Perppu tentang pemilihan kepala daerah
-
Anggota DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan, kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yakin, Partai Demokrat akan mempertahankan Perppu
-
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, akan terjadi kevakuman hukum jika DPR menolak Perppu Pilkada
-
Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama empat pakar hukum tata negara, Rabu (26/11/2014).
-
Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyiapkan tiga bentuk mekanisme terkait regulasi Pilkada Daerah
-
Para anggota DPR asal Fraksi Demokrat telah diingatkan untuk menghadiri rapat paripurna pada Kamis (25/9/2014), terkait RUU Pilkada
-
Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Thohari memiliki pandangan berbeda dengan partainya mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah.
-
Politisi Partai Golkar Indra J Piliang menyebutkan, banyak kader partainya yang tidak setuju pemilihan umum melalui DPRD.
-
Mubarok mengisyaratkan partainya akan mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
-
Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih Idrus Marham menuding media massa dan lembaga survei berada di balik pembentukan opini
-
Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, berkali-kali melontarkan pandangannya mengenai Pemilukada
-
Salah satu anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi Partai Demokrat, Ronny Hermawan, membuat petisi berupa spanduk putih ukuran 2×2 meter.
-
Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
-
Pro dan kontra rancangan UU Pilkada yang mengatur mekanisme pilkada langsung melalui DPRD, tidak menyurutkan langkah KPU Kabupaten Semarang
-
Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha mengungkapkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung
-
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menolak jika pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
-
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menilai rakyat sudah terbiasa dengan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada langsung).
-
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah menyiapkan jalan keluar dari polemik RUU Pilkada.
-
Koalisi Kawal RUU Pilkada akan mengajukan uji materi undang-undang (judicial review) melalui Mahkamah Konstitusi (MK)
-
Sejumlah anggota lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar kampanye penolakan RUU Pilkada
-
Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Agung Laksono meminta Partai Golkar mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat terkait RUU Pilkada
-
Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan tingginya potensi korupsi jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD
-
“Kalau seandainya koalisi (Merah Putih) ini solid, maka kemudian mereka tinggal bagi-bagi jabatan saja,” kata Refly di Jakarta, Kamis (11/9/2014).
-
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menolak langkah Koalisi Merah Putih yang mendorong pemilihan kepala daerah oleh DPRD
-
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai memiliki peran yang sangat krusial terkait pengesahan RUU Pilkada
-
Mengubah mekanisme pemilihan dari langsung menjadi tidak langsung tingkat provinsi sama saja dengan mengingkari tatanan demokrasi
-
Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang W, proses pelembagaan demokrasi menghadapi ancaman yang sangat serius karena telah dibajak secara sistematis.
-
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan
