Rencana Aksi Keselamatan Jadi Fokus Pembahasan Pansus II DPRD Kudus

Sayid mendukung penuh adanya pemanfaatan bahu jalan atau trotoar di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Ahmad Yani sebagai wadah menggeliatnya ekonomi anak muda dalam bentuk usaha street coffee.

Hanya saja, pemerintah daerah melalui Dishub dan OPD terkait harus bisa mengakomodir peluang usaha yang diciptakan anak muda, tanpa mengesampingkan fungsi trotoar dan bahu jalan.

Artinya, bisnis dan usaha tetap jalan, sementara fungsi jalan masih bisa dipakai dengan aman.

Baca juga: Kemendikdasmen Kucurkan Anggaran Revitalisasi 23 Sekolah di Kudus, Cover Sekolah Tak Tersentuh APBD

"Dengan adanya teman-teman mandiri tidak membebani pemerintah, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan kreatif, ini seharusnya diapresiasi. Termasuk nantinya juga ada pembahasan yang mengakomodir penggunaan sepeda listrik," ucap Sayid.

Pansus II menggelar public hearing Ranperda Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kamis (9/10/2025). Melibatkan pengusaha transportasi, paguyuban ojek/ojek online, angkutan umum, Satlantas Polres Kudus, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan beberapa pihak terkait.

Pembahasan Ranperda ini ditarget selesai pada pertengahan Oktober, supaya bisa segera disahkan menjadi payung hukum tetap.

"Poin revisinya adalah penyesuaian aturan-aturan yang ada. Yang ditambahkan adalah Rencana Aksi Keselamatan."

"Dishub bekerja sama dengan pihak lainnya seperti Satlantas, Bappeda, juga Dinas Kesehatan dalam penanganan pasca keselamatan."

"Perda ini payung hukumnya, untuk teknisnya dituangkan dalam Perbup, termasuk seperti apa desain dari RAK," tutur dia. (*)