Siap-siap, e-Retribusi PKL CFD Kudus Diterapkan Mulai Pertengahan Desember

"Nantinya dalam penerapan e-Retribusi berjalan secara berkala," tutur dia.

E-Retribusi PKL CFD merupakan bagian dari program prioritas Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris dengan memanfaatkan layanan digitalisasi.

Sam'ani mendorong terus OPD di lingkungan Pemkab Kudus untuk menyesuaikan setiap penarikan retribusi daerah dengan cara cashless.

E-Retribusi nantinya menyentuh setiap potensi penyumbang PAD. Tidak hanya retribusi PKL, e-Retribusi juga berlaku bagi penarikan retribusi parkir, tempat wisata, dan beberapa potensi pendapatan lainnya.

"E-Retribusi ini mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Dengan e-Retribusi, dapat meminimalisir kebocoran PAD," ujar dia.

Baca juga: Ketua DPRD Dorong Semua OPD di Kudus Support Program MBG

• Pemkab Kudus Gelar Retreat bagi Forkopimda dan Pimpinan OPD, Songsong Pembangunan 2026

Sam'ani juga mendorong OPD untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari semua sektor yang berpotensi. Namun, tidak dengan menaikkan besaran retribusi, agar masyarakat tidak terbebani.

Dorongan digitalisasi retribusi daerah juga muncul dari berbagai fraksi di DPRD Kabupaten Kudus.

Pada pembahasan APBD Kudus Tahun Anggaran 2026, mayoritas fraksi berharap e-Retribusi mulai diterapkan di Kabupaten Kudus pada 2026.

Dimulai dari e-Retribusi tempat wisata yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, merambah ke sektor lain seperti PKL hingga parkir.

Digitalisasi retribusi daerah diharapkan bisa mengoptimalisasi pendapatan asli daerah. Dengan harapan, PAD Kabupaten Kudus bisa meningkat seiring penurunan dana TKD dari Pemerintah Pusat.

PKL Mendukung

Pedagang PKL CFD, Aminah mendukung adanya program digitalisasi retribusi yang menyasar pedagang CFD.

Sebagai pedagang, dia juga ingin pemerintah daerah bisa memperoleh pendapatan yang cukup untuk menunjang pembangunan daerah.

Dia berharap, digitalisasi retribusi daerah ini diterapkan secara berkala, mengingat tidak semua pedagang seketika langsung bisa melakukan pembayaran non tunai.

"Yang penting sosialisasi, tidak langsung serentak, dan tidak naik. Prinsipnya kami mendukung."

"Yang belum bisa nanti diajari, diterangkan, biar bisa," tuturnya. (*)