Kepala Desa di Pekalongan Ini Daftarkan Diri jadi Bakal Calon Bupati Lewat PDI Perjuangan

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Kepala Desa Waru Lor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan Abdul Hamid didampingi sejumlah pendukungnya menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon bupati di DPC PDI Perjuangan Pekalongan.

Berkas ini diterima Kepala Sekretariat DPC PDI Perjuangan Syarif K di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan, Kamis (12/9/2019).

Abdul Hamid mengatakan kadatangannya ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan untuk menyerahkan berkas pendaftaran dan pencalonan bupati pada Pilkada 2020 melalui PDI Perjuangan.

"Dari awal, niat baik dan tulus ikhlas saya ingin benar-benar memimpin Kabupaten Pekalongan," kata Hamid kepada Tribunjateng.com

Hamid menjelaskan alasan maju melalui PDI Perjuangan karena sebagai kader PDI Perjuangan sehingga majunya melalui partai itu.

"Alasan saya maju sederhana, saya ingin Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh orang yang tahu rakyatnya," ujarnya.

• PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan Belum Bentuk Panitia Penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati

• Bermodal Rp 2,6 Juta, Gapura Gang Manggis Kasepuhan Batang Urutan ke-32 Apresiasi Tingkat Nasional

• BNN Kendal Buka Klinik Rehabilitasi Narkoba Rawat Jalan, Gratis

• Dosen UNS Solo Pakai Tulang Sapi bagi Pasien Patah Tulang, Harga Lebih Ekonomis

Ia juga menambahkan saat ini ia masih menjadi kades aktif hingga tahun 2020.

Kemudian, ia akan mundur dari kades apabila lolos penjaringan dan sudah ditetapkan calon oleh KPU Kabupaten Pekalongan.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan Sumar Rosul mengatakan Pilkada direncanakan pada tanggal 23 September 2020, dan pendaftaran di KPU di perkirakan pada bulan Maret 2020.

"Sebelum itu, tentunya dilalui dengan proses internal terlebih dahulu.

Proses internal belum kita laksanakan karena belum ada instruksi resmi dari DPP partai," katanya.

Sumar menjelaskan mekanisme penjaringan dan penyaringan bakal calon di PDI Perjuangan akan dilakukan secara terbuka.

Apabila instruksi dari DPP secara resmi sudah turun.

"Jika sudah turun akan dilakukan pendaftaran.

Kita umumkan di media ataupun melalui spanduk atau bersurat ke sejumlah tokoh masyarakat yang dinilai mempunyai potensi untuk dicalonkan sebagai bakal calon bupati atau wakil bupati untuk mendaftar melalui PDI Perjuangan," ungkapnya.