Massa PMII Kudus Demo di Depan Kantor DPRD, Ini Tuntutannya

Salah satu tuntutan dalam aksi kali ini yaitu agar KPK tidak tebang pilih dalam menindak perkara korupsi.

Saat disinggung soal penetapan Imam Nahrawi sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dana hibah KONI, Sholikul Hadi mengatakan, jika memang mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu salah, maka proses hukum harus tetap berlanjut.

"Untuk penetapan Pak Imam Nahrawi, kalau memang itu dianggap salah, silakan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya.

Kemudian dalam menangani perkara, katanya, seharusnya tidak ada unsur politis di dalam tubuh KPK.

"Kami lebih mengkritisi bagaimana kalau masyarakat kondusif juga di KPK jangan sampai ada terkesan politis.

Isu yang beredar di masyarakat kan ada yang menganggap penetapan Pak Imam Nahrawi ini politis, serangan balik dari KPK untuk pemerintah.

Itu belum tentu benar dan KPK juga menyanggah itu.

Hal itu mulai masyarakat di bawah sampai atas membicarakan hal itu. Sehingga masih terjadi pro kontra," katanya.

Dalam aksi kali ini, sejumlah mahasiswa ditemui oleh politis Partai Kebangkitan Bangsa yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kudus, Ilwani.

"Saya mendukung aksi ini.

Aksi ini mengajak masyarakat untuk kondusif agar menjadi negara yang gemah ripah," kata Ilwani. (goz)