Defisit BPJS Kesehatan Bikin RSUD di Jateng Kelimpungan

"Kami ingin pembayaran bisa lebih lancar. Walaupun ada kendala itu, kami tetap terus melakukan peningkatan mutu dan keselamatan pasien, karena itu harga mati," terangnya.

Kesulitan keuangan dialami RSUD Temanggung gara-gara klaim atau tagihan terhadap BPJS Kesehatan nunggak berbulan-bulan.

Bahkan RSUD Djojonegoro Temanggung terancam tak mampu bayar gaji pegawai serta kesulitan operasional. Tagihan terhadap BPJS Kes nunggak sejak April 2019, dengan nilai total sekitar Rp 20 miliar.

Bupati Temanggung, M Al Khadziq, berharap BPJS Kesehatan dapat segera melunasi tunggakan kepada RSUD Djonoegoro Temanggung.

Sebab, hal ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran operasional rumah sakit. Sang Bupati pun telah menerima laporan bahwa RSUD akan pinjam dana ke bank milik pemerintah.

Menurut Direktur RSUD Djojonegoro Temanggung, Artiyono terhitung sejak 2019 klaim rumah sakit terhadap BPJS Kes baru dibayar hingga Maret. Sedangkan April hingga Agustus belum dibayar.

RSUD Kartini Jepara juga mengalami hal yang sama. Tunggakan tagihan terhadap BPJS Kesehatan mencapai Rp 27,7 miliar. Akhirnya, untuk kebutuhan pelayanan sehari-hari manajemen harus hutang ke bank.

"Meski ada tunggakan BPJS ke kami, pelayanan tetap jalan. Kami harus hutang ke bank," kujar

Wakil Direktur RSUD Kartini Jepara, Muh Ali menjelaskan, piutang sebanyak Rp 27,7 miliar itu terdiri atas klaim yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo.

Klaim jatuh tempo sebanyak Rp 18,2 miliar. Sedangkan klaim yang belum jatuh tempo Rp 9,5 miliar. Padahal, idealnya klaim akan dibayar 15 hari setelah verifikasi selesai.

Namun, sampai saat ini piutang masih menumpuk. Untuk menutup pelayanan yang harus tetap berjalan akhirnya RSUD utang ke bank.

Pengajuan klaim ke BPJS Kesehatan, katanya, tiap bulan pihaknya mengajukan antara Rp 8 miliar sampai Rp 10 miliar. Pembiayaan sebanyak itu untuk rawat inap pasien sekitar 1.500 pasien.

Sedangkan untuk pasien rawat jalan sekitar 3.000 pasien. (tim)