Ketua DPRD Jateng : TP4D Mempercepat Pembangunan atau Justru Memperlambat?

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Presiden Jokowi telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) tahun 2020 kepada 12 kementerian atau lembaga dan seluruh gubernur baru- baru ini.

Presiden meminta setelah anggaran tersebut dibagikan, kepala daerah secepatnya melakukan belanja barang dan lelang proyek.

Sehingga, pada Januari 2020 sudah mulai dilakukan pengerjaan infrastruktur.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyatakan siap melaksanakan lelang sebelum 2019 berakhir.

"Desember insyaallah siap lelang," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/2019).

Dari total anggaran Rp 12 triliun yang diterima, Pemprov Jateng fokus di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

• Berkali-kali Setor Uang ke Bupati Kudus Non Aktif Muhamad Tamzil, Akhmad Sofian Dituntut 3 Tahun Bui

• Fokus Segmen Milenial, IM3 Ooredoo Ajak siswa SMA Buat Konten Digital

Sektor itu mendapatkan alokasi dana yang paling tinggi.

Besaran DIPA dan TKDD 2020 lebih tinggi daripada 2019.

Sebelumnya, Jateng hanya mendapatkan Rp 69,349 miliar.

Dana tersebut dibagi untuk Pemprov Jateng senilai Rp12,328 miliar dan sisanya untuk 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

"Pendidikan selalu mendapatkan kucuran dana tinggi, karena BOS (bantuan operasional sekolah) itu menyedot angka yang cukup besar.

Saya lihat infrastruktur juga tinggi.

Tiga tertinggi yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," jelasnya.

Orang nomor satu di Jateng itu menyampaikan apa yang dikatakan Presiden Jokowi, bahwa anggaran yang telah di-send agar dipastikan segera di-deliver.

"Jadi sekarang DIPA sudah dikirim (send), kami memastikan dari daerah agar sudah deliver.

Apa yang sudah disampaikan, berupa bantuan, rincian maupun alokasi program itu tinggal melakukan, mengeksekusi," tegasnya.

Kepastian deliver yang pertama, menurut Ganjar adalah kepastian pelaksanaan lelang.

Selain itu, kata Ganjar, Presiden juga memberi peringatan agar proyek dilakukan dengan taat hukum.

Terlebih, realisasi proyek DIPA tersebut sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

"Tugas kami sekarang setelah menerima DIPA adalah menerjemahkan dan mengeksekusi itu di daerah.

Pesan beliau (presiden), harus bersih, tidak dikorupsi, dan bermanfaat untuk rakyat," imbuhnya.

Terpisah, Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto, mengajak jajaran pemerintah daerah, tidak hanya provinsi tapi juga kabupaten/kota di Jateng untuk bekerja profesional dan menjauhi perilaku korupsi.

"Hal itu diperlukan untuk mendukung langkah Presiden Jokowi dalam mempercepat pembangunan ekonomi.

Perilaku korupsi akan menghambat pembangunan.

Terlebih, perilaku tersebut tidak mengenal kelembagaan baik itu legislatif, eksekutif, kepolisian, hingga kejaksaan," ucapnya.

Dia juga mempertanyakan kinerja jaksa Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"Kami mempertanyakan dengan adanya TP4D apakah mempercepat atau justru memperlambat pembangunan?" kata Krebo, sapaan akrabnya.

Dibentuknya TP4D awalnya sebagai upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Karena itu, Krebo meminta tim tersebut bersikap profesional.

"Sering ditemui rekanan seenaknya sendiri menggarap proyek karena merasa dekat dengan anggota TP4D.

Jangan sampai kejadian di daerah lain ada bangunan sekolah yang baru setahun diresmikan ambruk atau jembatan rusak padahal baru selesai dibangun," tegasnya.(mam)