Kritik Jumlah Staf Khusus Presiden, Fadli Zon: Jokowi Gagal Beri Contoh Reformasi Birokrasi

TRIBUNJATENG.COM- Anggota DPR RI, Fadli Zon mengkritik komposisi 12 wakil menteri dan 14 staf khusus presiden.

Keitik Fadli Zon kepada Presiden Jokowi itu diungkapkannya di akun twitter pribadinya @fadlizon, pada Kamis (28/11/19).

Fadli Zon menyebut bahwa reformasi birokrasi yang didengungkan presiden Jokowi ternyata diingkari sendiri olehnya.

Menurutnya, komposisi 12 wakil menteri dan 14 staf khusus membuat kursi-kursi pembantu presiden semakin gemuk.

Fadli Zon menambahkan jika di stuktur BUMN dengan diangkatnya para politisi jadi komisaris BUMN semkain menambah kegagalan presiden Jokowi dalam memangkas birokrasi.

Fadli Zon menambahkan, kian gemuknya personalia di lingkungan kepresidenan memang kontradiktif dgn pernyataan-pernyataan pemerintah sendiri.

Fadli Zon mengatakan bahwa masukan-masukan kalangan muda sebenarnya bisa diperoleh Presiden melalui berbagai cara dan forum, tidak harus diformalkan melalui kelembagaan staf khusus yg tidak jelas tugas, pokok, dan fungsinya.

Berikut cuitan Fadli Zon:

1) Janji Reformasi Birokrasi yang didengungkan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato inagurasinya, 20 Oktober 2019 lalu, kini seperti balon kempes. Janji itu telah dilanggar sendiri oleh Presiden.

2) Pengangkatan 12 orang wakil menteri di kabinet baru, dari sebelumnya hanya 3 wakil menteri, serta pengangkatan 14 orang Staf Khusus Presiden, dari sebelumnya 12 orang, merupakan salah satu sebabnya.

3) Menurut saya, Presiden telah gagal memberi contoh reformasi birokrasi dari lingkungan rumah tangganya sendiri.

• Hasil Bola Liga Champion Tadi Malam Liverpool Vs Napoli : The Reds Gagal Lolos, Klopp Marah-marah

• Klasemen Terbaru Liga 1 Setelah PSIS dan Persela Lamongan Menang, Salip Persija, Ini Posisi Persib

• Sudjiwo Tedjo Blak-blakan Mengaku Tidak Suka Ahok, Alasan Bikin Semua Terdiam

4) Sementara, di lingkungan kabinet, pengangkatan dua orang wakil menteri di Kementerian BUMN, serta pengangkatan politisi partai sebagai komisaris utama BUMN, seakan hendak menggenapi bukti gagalnya teladan reformasi birokrasi oleh Presiden dan para menterinya sendiri.

5) Mestinya, dengan janji reformasi birokrasi, di periode kedua ini Presiden
@jokowiberusaha membangun pemerintahan yg lebih ramping.

6) Apalagi, pemerintah berencana memangkas jumlah eselon, dari semula lima menjadi hanya tinggal dua, sebuah agenda yg awalnya terdengar cukup menjanjikan.

8) Bagaimana kita bisa mempercayai pemerintahan ini berkomitmen melakukan reformasi birokrasi, jika agenda pertama yg mereka kerjakan justru menggelembungkan birokrasi di lingkungannya sendiri?