Dishub Kota Tegal: PO Bus Wajib Turunkan Penumpang di Terminal

Melainkan, pemerintah harus memiliki satu pendekatan makro yang komprehensif terlebih dahulu," ungkap Profesor Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Undip itu kepada Tribun Jateng, Jumat (27/3).

Prof Budi menuturkan kebijakan lockdown mempunyai pengaruh dan memiliki konsekuensi jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Kalau masyarakat hanya dilarang ke luar rumah misalnya, akan memiliki implikasi-implikasi yang susah untuk diukur impectnya.

Sehingga, yang namanya kebijakan lockdown itu mestinya terlebih dahulu didesain secara makro tentang apa itu cakupan lockdown dan kemungkinan-kemungkinan kebijakan tersebut serta antisipasi jangka pendek, menengah, dan panjang yang harus dilakukan oleh pemerintah," ungkap profesor yang juga menjabat Wakil Rektor I Undip itu.

Dia menyampaikan, berbagai macam risiko lockdown harus dicarikan solusi.

"Misalnya dengan pemenuhan kebutuhan individu-individu masyarakat yang tidak boleh berpergian.

Masyarakat kita secara individu memiliki berbagai keperluan pemenuhan. Kalau 1-2 hari mungkin masih oke.

Namun, kalau lebih dari seminggu mungkin memiliki implikasi-implikasi yang serius terhadap pemenuhan kebutuhan mereka," tuturnya.

Dia melanjutkan, ada juga implikasi-implikasi yang berkaitan dengan komunitas di masyarakat di suatu daerah, tempat, lokasi, atau bahkan negara.

"Implikasi itu tentu terjadi semua bidang misal ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Oleh karena itu yang namanya lock down itu harus diiringi dengan kebijakan yang komprehensif di semua bidang," tegasnya. (mam/fba/kan/fba)