BERITA LENGKAP: Alasan Jokowi Usul Ganti Libur Lebaran Seusai Corona

Presiden Minta Skenario Mudik Disiapkan untuk Ketenangan Masyarakat

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi ) telah menginstruksikan jajaran menterinya untuk membuat skenario arus mudik yang komprehensif.

Hal itu disampaikan presiden dalam rapat terbatas lanjutan via telekonferensi mengenai antisipasi mudik 2020 pada Kamis, (2/4).

Skenario tersebut, kata presiden, untuk menenangkan masyarakat. Misalnya dengan mengganti hari libur nasional di hari lain, untuk libur hari raya.

"Saya melihat ini untuk mudik ini dalam rangka menenangkan masyarakat. Mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya. Ini mungkin bisa dibicarakan," ujar Jokowi

"Lalu memberikan fasilitas pada arus mudik bagi masyarakat di hari pengganti tersebut. Atau, dengan menggratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki oleh daerah," imbuhnya.

• FOKUS : 14 Tahun Pembuangan

• Rianti Cartwright dan Suami di Rumah 24 Hari: kalau Bosen Banget Paling Naik Mobil Keliling Kompleks

• Siwon Super Junior: Social Distancing Sangat Penting, tetapi Jangan Sampai Hati Kita Juga Jauh

• Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini Jumat 3 April 2020, Gemini Jangan Pesimis pada Hubungan

Skenario mudik tersebut harus disusun dari hulu sampai hilir. Tujuannya agar masyarakat tetap tenang di tengah pandemi corona.

"Jangan sepotong-sepotong atau satu aspek saja atau sifatnya sektoral atau kepentingan daerah saja, tapi dilihat secara utuh baik dari hulu di tengah dan di hilir," kata Presiden.

"Saya kira kalau skenario-skenario tersebut dilakukan kita bisa memberikan sedikit ketenangan pada masyarakat," lanjut Jokowi.

Sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, pemerintah tengah merampungkan peraturan pemerintah (PP) terkait mudik.

PP tersebut, kata dia, akan memperkuat imbauan pemerintah melarang masyarakat untuk mudik ke kampung halaman di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno meluruskan pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang menyatakan pemerintah memperbolehkan masyarakat mudik, asalkan isolasi selam 14 hari.

Menurut Pratikno, yang benar adalah pemerintah berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik menjelang hari raya Lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H.

"Pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik," ujar Pratikno melalui pesan whatsapp kepada wartawan, Kamis (2/4).

Menurutnya, pemerintah menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat lapisan bawah sebagai bagian dari kompensasi imbauan untuk tidak mudik Lebaran tersebut.

"Pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah. Hal ini sejalan dengan keputusan Presiden tentang PSBB (pembatasan sosial berskala besar)," katanya.

Pratikno kembali mengingatkan imbauan presiden kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi Corona.

Salah satunya yakni menjaga jarak aman dengan orang lain (sosial/physical distancing).

"Jaga jarak aman, dan ikuti protokol pencegahan penyebaran Covid19," pungkasnya.

Sementara itu,Plt Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan mengenai alasan pemerintah tidak melarang mudik.

Menurutnya, pemerintah hanya mengeluarkan imbauan karena larangan tidak akan efektif.

"Jadi alasan utamanya seperti pertanyaan tadi juga bahwa orang kalau dilarang, (tetap) mau mudik saja," kata Luhut dalam konferensi pers usai rapat terbatas jarak jauh, Kamis (2/4/).

Pemerintah saat ini hanya memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat bahwa apabila mudik maka akan membawa dan menularkan penyakit Covid-19. Bila masyarakat berkeras mudik, berpotensi menyebabkan orang lain meninggal.

" Jadi sekarang kita imbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik, nanti bawa penyakit. Hampir pasti bawa penyakit. Kalau membawa penyakit, itu di daerah ada yang meninggal, bisa keluargamu. Nah kita engga mau itu, oleh karena itu kita anjurkan untuk tidak mudik," katanya.

Karena mengeluarkan imbauan agar tidak mudik, menurut Luhut, pemerintah akan memberikan sejumlah kompensasi yang saat ini yang sedang diatur oleh Menteri Sosial Juliari Batubara.

Sebelumnya, Organisasi Angkutan Darat (Organda) mendukung wacana pemerintah melarang mudik Lebaran 2020 sebagai langkah antisipatif penyebaran virus corona ke berbagai daerah.

Ketua Umum Organda, Adrianto Djokosoetono, mengatakan, pengusaha angkutan darat tidak masalah merugi andai pemerintah melarang mudik Lebaran 2020. Sebab, dalam kondisi pandemi virus corona, pelaku usaha dari berbagai sektor juga mengalami hal serupa.

"Jika bicara rugi, hal itu tentu dirasakan oleh hampir semua pelaku usaha dan seluruh karyawannya termasuk anggota Organda," katanya, Selasa (31/3).

Meski begitu, Adrianto berharap pemerintah mau mengeluarkan berbagai bentuk insentif untuk meminimalisir kerugian yang dialami. (taufik/fransiskus/tribunnetwork/kpc/cep)

• Ini yang Bikin Viola Maria Jatuh Cinta pada Daniel Mananta

• KPAI Kawal Kasus Syeh Puji Dilaporkan Nikahi Bocah 7 Tahun, Susanto: UU Melarang

• 60 Napi Lapas Kendal Bebas Lewat Asimilasi Cegah Corona, 11 Langsung Pulang

• Ganjar Tanya Bahaya Makamkan Jenazah Positif Corona, Netizen: Aman Tidak Tulari Jenazah Sebelahnya