Berita Semarang

129 Perusahaan di Jateng Tunda Pembayaran THR

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah menerima laporan dari sebanyak 1.037 perusahaan di Jateng terkait tunjangan hari raya (THR) keagamaan.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: m nur huda
ilustrasi thr 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah menerima laporan dari sebanyak 1.037 perusahaan di Jateng terkait tunjangan hari raya (THR) keagamaan.

Data tersebut terkumpul hingga 13 Mei 2020. Dari sebanyak perusahaan itu, 838 perusahaan mengklaim telah membayarkan THR sekaligus. Sedangkan 60 perusahaan dibayar bertahap.

"129 perusahaan menunda pembayaran dan 10 perusahaan masih menunggu konfirmasi," jelas Kepala Disnakertrans Jateng, Sakina Rosellasari, Senin (18/5/2020).

Keraton Yogyakarta Tiadakan Grebeg Syawal Tahun Ini untuk Hindari Kerumunan

Jadwal Perubahan Libur Lebaran 2020 dan Pergeseran Cuti Bersama Tahun Ini

Ahli Ekologi Brasil Peringatkan Hutan Amazon Bisa Jadi Sarang Virus Corona Terbesar Selanjutnya

Login sensus.bps.go.id Sensus Penduduk 2020 Online, Batas Akhir 29 Mei

Hujan 2 Jam, Warung Mi Ayam di Sukolilo Pati Longsor, Anak Pemilik Warung Meninggal Dunia

Menunda pembayaran THR bisa diartikan perusahaan gagal membayar THR sebelum Lebaran.

Meskipun ada kelonggaran pembayaran THR yang telah diatur Kementerian Tenaga Kerja, tetap saja wajib bagi pengusaha membayar THR meskipun terdampak pandemi corona Covid-19 ini.

Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, menyebutkan bahwa tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh.

Jadi pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerjanya, dibayarkan tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tiba.

Adapun kelonggaran itu tertulis dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/6/HI.00.01/v/2020.

Selain tak membayar THR 100 persen, pengusaha juga boleh mencicil atau menunda pembayarannya dengan cara mendorong perundingan buruh dan pengusaha di perusahaan.

Ada sanksi administratif untuk perusahaan yang mangkir tidak membayarkan THR sesuai ketentuan.

"Sanksinya jelas ada, kini masih diselesaikan secara bipartit antara pengusaha, dan para pekerja," tegasnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menegaskan sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan membayar THR para pekerja. Jika meminta kelonggaran, harus menunjukan bukti.

"Ada yang beralasan karena corona kondisi keuangan sedang tidak bagus. Tunjukan bukti keuangan perusahaan, ini loh keuangannya seperti ini. Harus ada perundingan antara perusahaan dengan pekerja atau buruh," tandasnya.

THR harus dibayarkan kepada buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved