FOKUS : Masih Dipukul Rata

oleh Deni Setiawan

wartawan Tribun Jateng

MTS NU 21 Banyuringin, Kabupaten Kendal jadi satu potret mewakili belasan ribu sekolah swasta wilayah pelosok desa.

Berada di perkampungan, jauh dari hiruk pikuk keramaian, sekolah itu masih bimbang hadapi kebijakan pemerintah terkait pembelajaran di masa new normal ini.

Masih lelah gerilya bersaing dengan sekolah negeri dalam penerimaan siswa baru, juga hadapi kondisi dilematis aturan pembelajaran daring atau luring.

Seolah dipukul rata, semua wilayah di Jateng misalnya, dianggap sudah terpenuhi jaringan internet lancar bebas hambatan.

Ibarat dana BOS dapat digunakan untuk kuota internet gratis, belum juga selesaikan masalah di sekolah-sekolah itu.

Fakta ketika listrik padam, jaringan ikut menyertainya. Belum problem lain kaitan itu.

Ditinjau kondisi ekonomi orangtua peserta didik, notabene adalah buruh tani, bangunan, hingga pabrik.

Tak sedikit yang terdampak, seperti korban PHK hingga penghasilan petani menurun drastis karena harga jual produk tani anjlok.

Untuk hidup keseharian sudah susah, apalagi jika ditambah membeli hape mumpuni demi kelancaran anak belajar metode PJJ.

Kalaupun home visit, guru juga demikian. Harus makin pandai mengolah otak membagi waktu dan tenaga.

Mengurus kebutuhan rumah, mengajari anaknya sendiri, hingga menyambangi satu demi satu kelompok peserta didik.

"Kondisi itu, kami sempat suatu ketika coba memberanikan diri untuk membuka pembelajaran tatap muka di sekolah."

"Tetapi kemudian dapat teguran dari pengawas. Akhirnya kami hentikan," kata Kepala MTs NU 21 Banyuringin, Saifudin.

Angin segar sebenarnya didapat untuk terapkan KBM tatap muka. Kemendikbud mengizinkan sekolah di zona hijau dan kuning. Syaratnya SOP kesehatan dipastikan dahulu.

Sekolah dapat gunakan dana BOS yang menurut Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud, Jumeri memang direlaksasi untuk penanganan Covid-19 dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Termasuk dana BOS untuk rapid test, sepanjang dana ada," kata Jumeri, Kamis (20/8/2020).

Meski sebagian besar sekolah kurang kuat finansial kembali gotong royong untuk melengkapinya, muncul kekhawatiran adanya klaster baru bila KBM tatap muka dilaksanakan.

"Kami jadi serba bingung. Penuhi syarat juga masih belum boleh laksanakan KBM tatap muka," beber seorang guru TK di Semarang.

Jika dicermati, ini tak sekadar anak jenuh belajar cara PJJ. Sesekali tengoklah mereka yang tinggal di kampung wilayah pelosok.

Mereka enjoy bermain dengan teman sebaya, bahkan tanpa kelengkapan protokol kesehatan!

Ini mengapa sebenarnya tak bisa bila serta merta semua kondisi dipukul rata. Dimana notabene sekolah di wilayah itu, anak didiknya juga teman bermain di tempat tinggalnya.

Kini, perlu kiranya solusi bersama demi menyelesaikan beban psikologis orangtua maupun guru, terutama di kalangan serba terbatas, yang mungkin makin diparah sejak adanya pandemi.

Pemerintah melalui dinas terkait sesekali tengok langsung kondisi nyata lingkungan sekolah, tak cuma mengacu pada data dan laporan.

Mungkinkah pemberlakuan otonom pendidikan yang lebih mengerucut ke tingkat desa atau kelurahan?

Sehingga akan muncul kebijakan penyelenggaraan pendidikan di masa seperti ini dari hasil pertimbangan berbagai sisi, ekonomi serta kesehatan.

Dirasa bisa dan pasti bisa, asal mau sama-sama repot, direpotkan. (*)

• Ini Deretan HP Fitur Fast Charging Daya Tinggi Mulai 40 Watt, Huawei Mate XS sampai 55 Watt

• Sulitnya Menjaga Jarak dan Pakai Masker Era Normal Baru di Tegal

• Timses ORI Resmi Dikukuhkan, Usung Semangat Baru untuk Perubahan Klaten

• Unissula Semarang Melepas 655 Peserta KKN