Menteri Nadiem Makarim Minta Maaf ke Siesca Siswi SD Magelang, Ada Apa?

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Seorang siswi sekolah dasar asal Magelang Jateng, bernama Siesca dihadirkan dalam webinar bertema sistem pendidikan di tengah pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Taruna Merah Putih Jawa Tengah, Minggu (30/8/2020) malam.

Ia diberi kesempatan untuk menyerukan keluhan pelajar ke Mendikbud Nadiem Makarim, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Walikota Semarang Hendrar Prihadi serta Ketua PGRI Jateng Muhdi yang hadir dalam webinar.

Siswi SD tersebut secara terbata-bata mengatakan sangat rindu dengan suasana tempat ia belajar.

Dia juga ingin bertemu guru dan rekan-rekannya.

• Risma Tertawa Terbahak-bahak Saat Hasto Bantah Silang Pendapat Calon PDIP di Pilwakot Surabaya

• Cerita Ridwan Kamil Setelah Disuntik Vaksin Corona: Ngantuk Hingga Nyidam Motor Gede

• Apa Itu Happy Hypoxia Gejala Baru Virus Corona? Ini Jawaban Dokter Moniq

• Ancaman KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa ke Prada Ilham Cs Terlibat Pembakaran Polsek Ciracas

"Pak Menteri saya sudah bosan di rumah.

Saya rindu masuk sekolah.

Kapan saya boleh sekolah lagi, Pak?" tanya Sieca ke Nadiem secara polos.

Saat diberi kesempatan menjawab oleh Walikota Semarang sebagai moderator, Nadiem hanya bisa meminta maaf.

Ia mengaku belum bisa memberi jawaban terkait pembukaan pembelajaran tatap muka karena tak tahu kapan berakhirnya pandemi Covid-19.

"Jawaban untuk adik Siesca, saya mohon maaf belum bisa membuka pembelajaran tatap muka secara keseluruhan.

Karena saya belum tahu kapan pandemi berakhir," ucap Mendikbud menjawab pertanyaan Siesca.

Meski demikian, Nadiem menegaskan prioritas Kemendikbud mengembalikan anak-anak ke pembelajaran tatap muka.

"Zona kuning dan hijau kami perbolehkan memggelar pembelajaran tatap muka dengan dasar 88 persen di Indonesia masuk zona kuning dan hijau," jelasnya.

Selain zonasi, pembukaan sekolah di zona kuning dan hijau dikatakan Nadiem untuk pemerataan pendidikan di daerah terpencil.

"Karena masih banyak daerah yang tidak terjangkau teknologi dan masuk zona kuning maupun hijau, jadi aturan tesebut kami keluarkan.

Namun pelaksanaannya kami kembalikan ke orang tua maupun Pemda dengan catatan bisa melaksanakan protokol kesehatan," paparnya.

Ia juga menjelaskan banyaknya kegiatan pilihan terkait PJJ dan sejumlah program yang akan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

"Komplain paling banyak di tengah pelaksanaan PJJ adalah kuota internet.

Untuk itu kami anggarkan Rp 9 triliun.

Di mana Rp 7,3 triliun untuk pulsa pelajar, sisanya tunjangan guru," ucapnya.

Turut disampaikannya, sistem pembagian kuota internet sedang dibahas agar tepat sasaran.

"Kami sedang membahas pelaksanaannya semoga segera diimplementasikan.

Nantia kepala sekolah memegang tanggung jawab agar kuota yang diberikan tepat sasarannya lewat validasi nomor telepon pelajar," kata Nadiem.

Dituturkannya dana Rp 3 triliun juga siap diglontorkan sebagai tambahan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun ini.

"100 persen dana BOS fleksibel dan bisa digunakan untuk membeli TIK, kuota, maupun membayar honor guru.

Tahun ini juga kami berikan tambahan.

Karena kami akui banyak sekolah yang berteriak terkait pembayaran honor guru, terutama sekolah swasta," imbuhnya.

Ia menambahkan, dana alokasi untuk menambah perlengkapan TIK sekolah juga sudah disiapkan sebesar Rp 700 miliar guna mendukung pelaksanaan PJJ.

"Nanti akan ada skala prioritas dalam pengalokasian dana TIK sekolah.

Program tersebut kami lakukan gelar untuk memenuhi hak pembelajaran ke anak-anak meski kami tahu situasi sedang sulit," tambahnya.

Sementara itu, Hendi menganalisis timbul lima persoalan dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Menurutnya belum meleknya teknologi guru dan siswa, ketersediaan gawai untuk PJJ, keluhan mengenai kuota internet, dan yang terakhir ketersediaan jaringan di beberapa daerah yang tak merata, menjadi kendala pelaksana pembelajaran daring di tengah pandemi Covid-19.

Terkait jaringan, Hendi memberi kesempatan pada Samuel A Pangerapan selaku Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberi penjelasan ke peserta webinar.

"Silahkan mungkin Pak Samuel bisa menjelaskan ke peserta webinar yang hadir mengenai gambaran jaringan internet di Indonesia untuk mendukung PJJ," kata Hendrar.

Samuel pun menerangkan, pemerintah sudah melakukan pembangunan terkait jaringan internet, termasuk proyek Palapa Ring.

"Tahun lalu Presiden meluncurkan pembangunan Palapa Ring yang merupakan jaringan fiber optik untuk menyambungkan seluruh jaringan internet di Indonesia," paparnya.

Dilanjutkannya, selain Palapa Ring, pemerintah sedang membangun BTS sebagai infrastruktur pendukung jaringan internet.

"Saat ini masih ada 12.500 desa tidak memiliki jaringan internet.

Tahun depan kami akan membangun sekitar 4.500 BTS.

Semua infrastruktur dibangun untuk memberikan layanan digital, termasuk untuk mendukung PJJ," tuturnya.

Tak hanya itu, ditambahkannya, pada tahun 2023 Indonesia juga akan meluncurkan satelit berkecepatan 250 GB per second untuk pemerataan layanan internet.

"Khusus saat pandemi ini, kami sedang berupaya memberikan internet murah yang bisa diakses oleh pelajar.

Hal itu masih kami bahas bersama operator yang ada di Indonesia," tambahnya. (bud)

• Detik-detik Kecelakaan Beruntun di Tol Banyumanik-Gayamsari Semarang, Saksi Lihat Sopir Terjepit

• Kabar Gembira, Per 1 September 2020 Hendi Hapus Sanksi Administrasi Denda Pajak

• Cerita Warga saat Polsek Ciracas Dibakar, Dicegat Orang Bersenjata hingga Masuk Mako Kopassus

• Syarat Lengkap Membuat BPJS Ketenagakerjaan Mandiri