Ketua PGRI Jateng Menilai Sistem Daring dalam Pembelajaran Jarak Jauh Tak Efektif

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengisyaratkan memperbolehkan membuka sekolah untuk memulai pembelajaran tatap muka (PTM).

Mendikbud Nadiem Makarim mendorong pemerintah daerah segera membuka PTM di sekolah. Ia khawatir terjadi learning loss pada peserta didik. Learning loss yakni fenomena pada satu generasi yang kehilangan kesempatan menambah ilmu karena ada penundaan proses belajar mengajar.

PTM diberlakukan terutama di sekolah yang sulit melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Tatap muka juga harus dilakukan dengan protokol kesehatan dan dengan kapasitas separuh.

Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi, menuturkan berdasarkan survei yang dilakukannya, sekolah sudah siap melakukan belajar tatap muka ketika Kemendikbud mewacanakan sekolah dibuka 1 Januari 2021.

Kesiapan yang dimaksud yakni dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk kepentingan protokol kesehatan serta skema yang akan dipakai.

"Sekolah sudah siap sebetulnya, tetapi begitu ditunda lagi, mereka drop lagi. Saat ini tidak ada persiapan, karena tidak ada kepastian," kata Muhdi, Selasa (26/1).

• Inilah Sosok Tara Amalia Pacar Baru Dipo Latief Mantan Suami Nikita Mirzani

• Video RSUD Sunan Kalijaga Ditarget Layani Vaksinasi 200 Nakes

• MKKS SMK Jawa Tengah akan Gelar Lomba Kompetensi Siswa Maret Mendatang

• Mantan Dirut PDAM Kudus Dihukum 4,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Pungli Kepegawaian

Ditambah lagi ketika ada Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), konstelasi berubah lagi.

Padahal sebelumnya, beberapa kabupaten/kota semangat dan gigih ketika PTM akan dimulai. Mereka menyiapkan persyaratan protokol kesehatan sedemikian rupa.

Kuncinya, kata dia, pemerintah harus mempersilakan sekolah memulai pembelajaran tatap muka kapanpun sepanjang siap menerapkan protokol kesehatan dengan sarana dan prasarana yang disyaratkan.

"Pemerintah jangan menunggu. Tapi intervensi mereka (lembaga sekolah). Mana yang sudah memenuhi, mana yang belum. Jika ada yang tidak cukup biaya untuk fasilitas, maka intervensi, mana sekolah yang butuh, berikan. Sekolah memiliki BOS banyak karena siswanya banyak, tapi bagaimana yang siswanya berjumlah sedikit, namun sangat membutuhkan anggaran untuk sarana dan prasarana," ucapnya.

Muhdi mengatakan agar sekolah memastikan peserta didiknya aman tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga saat di perjalanan baik berangkat atau pulang. Misalnya dengan tidak naik transportasi umum, diantar orangtua menggunakan kendaraan pribadi lebih diutamakan.

Bisa saja, sistem pembelajaran dengan sistem blended antara tatap muka dan daring. Dengan begitu, siswa masih bisa berinteraksi secara langsung dengan guru saat proses belajar.

Ia khawatir jika PTM tidak dimulai yang akan menjadi korban adalah anak-anak. Kondisi ini sangat memprihatinkan untuk masa tumbuh kembang anak. Lantaran tidak semua pembelajaran yang didapat saat PTM bisa diperoleh saat PJJ, misalnya pembelajaran karakter atau soft skill.

"Jika PJJ terus berlanjut, apakah sudah pasti kalau di rumah mereka juga aman dari bahaya Covid-19? Bagaimana buat mereka keluarga yang abai. Apakah di sekolah yang sudah dirancang protokol kesehatannya tidak seaman di rumah yang belum tentu apakah sudah terancang atau belum," ujarnya.

Risiko kerumunan