Bos Tentara Bayaran Sekutu Donald Trump Terlibat Penjualan Senjata ke Libya

TRIBUNJATENG.COM, NEW YORK - Pendiri perusahaan tentara bayaran Blackwater, Erik Prince, terlibat penjualan senjata ke kelompok bersenjata di Libya.

Tindakan Erick Prince, tokoh yang jadi sekutu kuat Presiden Donald Trump, dianggap melanggar embargo senjata PBB.

Hasil investigasi penyelidik PBB dipublikasikan The New York Times, Washington Post, Sabtu (20/2/2021), dan sebagian data lainnnya diperoleh Al Jazeera.

Baca juga: Cara Unik Photocycle Community Semarang Bantu Pedagang: Nglarisi Sedulure Dewe

Baca juga: Pilu, Ibu Berkursi Roda Ditelantarkan Anak di Pinggir Jalan Malam-malam: Tak Mau Urus Ibunya

Baca juga: Tradisi Aneh, Bocah 12 Tahun Dipaksa Makan Banyak Biar Gendut, Kemudian Dinikahkan dengan Pria Tua

Baca juga: Militer Myanmar Langsung Keluarkan Ancaman saat Demonstran Serukan Mogok Massal

Laporan rahasia kepada Dewan Keamanan PBB, menyebutkan, Erick Prince mengerahkan tentara bayaran asing dan senjata untuk mendukung pemimpin militer Khalifa Haftar.

Haftar telah berjuang menggulingkan pemerintah Libya yang diakui PBB sejak 2019.

Ia menerima sokongan Mesir, sebagian Rusia, dan beberapa negara Arab sekutu AS.

Operasi senilai $ 80 juta itu termasuk rencana membentuk regu pembunuh untuk melacak dan membunuh komandan Libya yang menentang Haftar.

Termasuk beberapa target yang sudah terdaftar sebagai warga Uni Eropa.

 Erick Prince merupakan tentara eks pasukan khusus Navy SEAL.

Ia masih saudara Menteri Pendidikan era Trump, Betsy Devos.

Prince mendirikan Blackwaters, yang kontraktornya dituduh membunuhi warga sipil Irak yang tidak bersenjata di Baghdad pada 2007.

Empat orang yang dinyatakan bersalah saat tragedi itu menerima pengampunan Trump, tahun lalu sebelum Trump lengser dikalahkan Joe Biden.

Tuduhan tersebut membuat Prince terkena sanksi PBB, termasuk larangan bepergian.

Blackwaters yang mendapat kontrak pengawalan di Irak dan Afghanistan, akhirnya berganti nama sesudah tragedi Baghdad.

Menurut laporan ke DK PBB, Erick Prince menolak bekerja sama terkait penyelidikan PBB.